Menteri Susi mengajak IMR Norwegia mengembangkan litbang KKP

Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengajak Institute of Marine Research (IMR) dari Norwegia untuk mengembangkan Puslitbang Kelautan dan Perikanan milik KKP di Bali.

"Kami ingin mengajak IMR bekerja sama dalam mengembangkan puslitbang di Bali. IMR nanti dapat mempromosikan 'best practices'-nya untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di Samudra Hindia dan Pasifik," ujar Menteri Susi dalam rilis yang diterima, Minggu.

IMR merupakan lembaga riset yang digunakan oleh Kementerian Perikanan Norwegia untuk mengumpulkan data perikanan Norwegia, termasuk kajian stok ikan dan kondisi ekosistem laut.

Dalam melaksanakan tugas penelitiannya, IMR memiliki tujuh kapal penelitian yang setiap tahunnya berlayar selama 2.000 hari untuk mengumpulkan data-data terkait ekosistem laut yang diperlukan dalam pengembangan sektor perikanan Norwegia.

Pada periode 2009-2012, KKP-IMR telah menjalin kerja sama dalam lingkup manajemen perikanan, termasuk kajian stok ikan, pengembangan budi daya yang fokus pada aspek-aspek operasional, perencanaan, dan kesehatan ikan serta di bidang pendidikan.

Sebelumnya, Menteri KKP mengatakan, dunia internasional harus mempertegas komitmen globalnya untuk bersatu dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di berbagai lautan.

"Dunia harus bersatu memerangi penangkapan ikan secara ilegal yang marak di dunia, yang wilayah operasinya melintasi batas antar negara," kata Susi ketika menjadi pembicara dalam peringatan Hari Internasional Perlawanan terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni di kantor FAO, Roma, Italia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi mengimbau dunia internasional untuk dapat mempertegas komitmen dalam upaya pemberantasan IUU Fishing, seperti halnya yang sudah dilakukan Indonesia.

Susi Pudjiastuti secara lugas menceritakan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini dalam memerangi IUU Fishing, serta menyampaikan fakta dan tantangan yang ditemui dalam upaya membenahi masalah perikanan ini.

Menteri Susi menyebut, penangkapan ikan secara ilegal harus diberabtas, harus didukung oleh aparat yang berkomitmen tinggi serta peralatan dan teknologi canggih. Hal ini untuk mencegah masuknya kejahatan lintas negara lainnya yang banyak dilakukan di tengah laut.

"Pemberantasan IUU Fishing harus dilakukan dengan lingkup yang lebih luas, sehingga butuh outreaching  yang lebih dari negara-negara di dunia dan organisasi internasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Ia kembali menegaskan, praktik IUU Fishing bukan melulu soal pengelolaan lingkungan dan sumber daya perikanan seperti penangkapan ikan, tetapi juga termasuk banyak aktivitas ilegal lainnya.

Aktivitas tersebut di antaranya pelanggaran hak asasi manusia melalui perdagangan manusia dan perbudakan, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan dan narkotika, serta hewan langka dilindungi.

Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva menyampaikan apresiasi kepada Menteri Susi atas rekam jejaknya dalam pemberantasan segala aktivitas ilegal yang terjadi di laut.