Kementerian BUMN berkomitmen mengangkat kesejahteraan petani

Jakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian BUMN berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan petani lewat program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian dengan dukungan sejumlah perusahaan negara.

        Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Jakarta, Senin, mengatakan program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan posisi para petani, dari hanya sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi, menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani. 
   
        "Sejauh ini, tahap-tahap awal yang menjadi kunci program kewirausahaan pertanian telah diwujudkan dalam bentuk 'piloting' berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDes Bersama (MBB) berbasis kerja sama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten," katanya.

        Program yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Juni lalu itu telah melibatkan lebih dari tujuh ribu petani.

        Guna memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di Desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.

        Presiden saat meresmikan program tersebut menekankan kewirausahaan pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani.

        Dengan demikian, petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Program itu juga akan dipantau terus oleh Presiden selama enam bulan dan akan jadi program nasional jika sukses.

        Ada pun program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian akan diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. 
   
        Sejumlah BUMN yang mendukung prpgram tersebut yakni  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Mitra BUMDes Bersama (MBB).

        Proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian akan terus dilakukan dengan baik hingga September 2018 mendatang. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg.

        Pada 2019, perluasan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian ditargetkan sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.

        "Konsep kita adalah bagaimana peran BUMN ini bisa memberdayakan dan menyejahterakan petani. Peran perbankan di sini jelas. Aspek permodalan bisa kami penuhi. Lalu akan di bantu dengan baik dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor pangan, sehingga semua aspek bisa terpenuhi," kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto.

        Sementara itu pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian dikembangkan oleh Telkom Indonesia di mana sistem tersebut terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

        Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom David Bangun mengaku optimistis jika program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

        "Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian). Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK)," jelasnya.

        Sedangkan Mitra BUMDes bertugas untuk membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang memiliki mesin-mesin pengering dan penggiling gabah untuk digunakan para petani, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.

        David menambahkan, digitalisasi sistem pertanian akan membuat pengelolaan bisnis yang modern dalam kewirausahaan pertanian, termasuk pemanfaatan perangkat ERP (Enterprise Resource Planning) dan POS (Point of Sales) oleh petani.

        ERP memungkinkan alur pendanaan, bahan baku, produksi, dan sistem pendukung dapat diperbaharui secara cepat dan dipantau secara akurat. Sementara POS akan memudahkan proses penjualan dan pemantauan data-data penjualan. POS telah terintegrasi dengan ERP, sehingga seluruh aktivitas MBB di seluruh Indonesia dapat teragregasi dan termonitor langsung untuk level nasional.

        "Dengan skala penyerapan yang memadai, mitra BUMDes dapat melakukan akses pasar dan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. Terlebih, keuntungan penjualan langsung dirasakan petani," pungkasnya.