Kementan berharap program "READSI" perkuat kelembagaan petani

id petani,kementan

Kementan berharap program "READSI" perkuat kelembagaan petani

Petani sedang mengecek irigasi air dan membersihkan hama rumput yang menganggu area persawahnya. (ANTARA FOTO/Dimas Andika/ags/17)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Pertanian berharap program "Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling – Up Innitiative (READSI)" yang akan digelar di enam provinsi mampu memperkuat kelembagaan petani.
    
"Program ini ada banyak komponen selain diharapkan bisa memperkuat kelembagaan petani juga bisa menumbuhkan regenerasi petani," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono saat membuka "Koordinasi Persiapan Kegiatan READSI Dalam Rangka Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PSPP Tahun Anggaran 2019" di Yogyakarta, Selasa.
    
Menurut Momon, orientasi penguatan kelembagaan petani antara lain diwujudkan dalam bentuk penguatan gabungan kelompok tani, kelompok usaha bersama (KUB) pertanian, hingga korporasi petani.
    
Program READSI, menurut dia, juga diharapkan mampu membangun rasa percaya diri melalui pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor  pertanian dan non-pertanian.
    
"Tujuan utamanya adalah pemberdayaan rumah tangga di perdesaan di lokasi program baik secara individu maupun kelompok dengan keterampilan membangun rasa percaya diri serta meningkatkan taraf hidup petani," kata dia.
    
Ia juga berharap program itu mampu mendukung regenerasi petani dengan dukungan mekanisasi alat mesin pertanina modern sehingga akan mampu meningkatkan minat generasi muda menjadi petani.
    
Program yang akan dilaksanakan bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD)itu, menurut dia, direncanakan dilaksanakan di enam provinsi dan 18 kabupaten. Enam provinsi yang disasar tersebut terdiri atas empat provinsi di Pulau Sulawesi dan 2 provinsi di kawasan perbatasan.
     
MomoN mengatakan pada 2015 Kementan telah membuat program replikasi READ di dua wilayah perbatasan di Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sambas dan Sanggau dengan total anggaran Rp20 miliar per tahun.