Pemkab tunggu keputusan Kementerian Sosial terkait pelaksanaan BPNT

id BPNT,Kulon Progo

Pemkab tunggu keputusan Kementerian Sosial terkait pelaksanaan BPNT

Bantuan pangan Nontunai (ANTARA FOTO)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai  kepada 47.323 keluarga penerima manfaat.
     
"Kami masih menunggu surat keputusan  dari Kementerian Sosial (Kemensos) soal distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3A Abdul Kahar di Kulon Progo, Rabu.
     
Ia mengatakan pelaksanaan BPNT ada perubahan mekanisme. Hal ini disebabkan proyek percontohan pelaksanaan BPNT di kabupaten/kota yang ditunjuk Kemensos dinilai kurang berhasil.
     
Mekanisme pelaksanaan BPNT, kabupaten/kota yang sudah siap mengajukan diri ke Kemensos. Kalau disetujui baru melaksanakan program BPNT.
     
"Kami sudah mengirimkan surat bahwa Kulon Progo sudah siap, tapi belum turun suratnya. Sehingga, kami tidak dapat memastikan kapan BPNT mulai didistribusikan ke masyarakat," katanya.
     
Kahar mengakui sebanyak 113 e-Warong yang dinominasi sebagai pelaksana BPNT sudah menyatakan kesiapan mereka. Perihal pasokan beras dan telur ke e-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan menyesuaikan dengan harga kedua produk tersebut di pasaran, kendati peternak maupun gabungan kelompok ani (Gapoktan) menyatakan kesiapan mereka memasok barang ke e-Warong tertunjuk. Dinsos P3A memperkirakan kenutuhkan beras premium setiap bulan untuk satu KPM,
     
Menurut dia, satu hal penting yang harus diperhatikan oleh 47.323 KPM dalam menerima BPNT. Mereka tidak diperkenankan meniadakan transaksi pengambilan bantuan selama jangka waktu tiga bulan. Apabila hal itu terjadi, data mereka bisa saja berubah menjadi data warga meninggal, pindah atau dinyatakan sudah mampu. 
     
"AKPM boleh mengambil langsung habis senilai Rp110.000 per bulan atau mau transaksi seperlunya saja, yang penting usahakan selalu ada transaksi," kata Kahar.
    
Sebelumnya Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo Tri Hidayatun mengatakan sebanyak 11 gapoktan telah disiapkan oleh sebagai penyedia beras untuk program BPNT bagi KPM. Pada prinsipnya, seberapapun kebutuhan beras yang akan didistribusikan e-Warong selalu siap.
     
"Kami pastikan gapoktan sudah menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan program BPNT," katanya.