Dekranasda dorong IKM urus sertifikasi HAKI

Yogyakarta (Antara) - Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pelaku industri kecil dan menengah di daerah ini mengurus sertifikasi hak atas kekayaan intelektual sebagai untuk melindungi dan mengembangkan usahanya.
       
"Sebagai pelaku usaha skala mikro mereka perlu didukung dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ," kata Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Dekranasda DIY) Syahbenol Hasibuan di Yogyakarta, Jumat.
       
Menurut dia, dengan memiliki hak cipta maka desain, rasa, serta merek produk yang dimiliki tidak akan bisa ditiru oleh perajin atau produsen lain sehingga cukup penting untuk membangun daya saing usaha skala mikro.
       
 Apalagi, memasuki pasar bebas ASEAN, kata dia, persaingan usaha diperkirakan akan semakin ketat karena persaingan usaha tidak hanya melibatkan pelaku usaha dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara khususnya negara ASEAN sehingga pengurusan HAKI memang harus menjadi kebutuhan pelaku usaha yang tidak bisa terelakkan.
           
Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM DIY Agus Mulyono mengatakan sertifikat HAKI akan memberikan perlindungan suatu produk UMKM agar tidak diklaim oleh orang, daerah, bahkan negara lain. Dengan HAKI, UMKM juga dapat memperluas pemasaran produknya tanpa khawatir akan ditiru oleh pelaku usaha lain.
         
Ia berharap UMKM yang masih belum memahami secara pasti pengurusan HAKI, Dinas Koperasi dan UMKM DIY menyediakan wahana konsultasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Dari 230.047 UMKM yang ada di DIY baru 10 persen yang telah mengantongi HAKI.
       
 Dari keseluruhan UMKM yang telah mengantongi HAKI di DIY, menurut dia, kebanyakan adalah UMKM yang bergerak di sektor produk fashion seperti batik, serta berbagai kerajinan tangan khas Yogyakarta. Haki bisa berwujud hak cipta, paten, desain industri, atau merek.