Bantul targetkan pemerataan suplai air bersih pada 2023

Bantul  (Antaranews Jogja) - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan suplai air bersih di semua wilayah ini melalui kebijakan Sinergitas Penyediaan Air Bersih bisa merata hingga 2023.
    
"Kalau sesuai dengan dokumen yang kita buat itu targetnya lima tahun ke depan suplai air bersih merata, kalau sekarang 2018 berarti sampai 2023," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantul Bobot Arifiaidin di Bantul, Sabtu.
    
Menurut dia, upaya pemerataan suplai air bersih dilakukan dengan kebijakan Sinergitas Penyediaan Air Bersih yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Girirejo Imogiri beberapa waktu lalu.
    
Bobot menjelaskan, melalui sinergitas itu, diharapkan stakeholder terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui program Pamsimas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) lewat jaringan perpipaan bisa saling melengkapi.
    
"Jadi kan justru program itu saat ini kita kejar untuk Bantul dan Insya Allah untuk Bantul permasalahan itu sudah bisa teratasi, hanya perlu lebih dioptimalkan lagi salah satunya untuk menuju pemenuhan kebutuhan air bersih di Bantul," katanya.
    
Oleh sebab itu, kata dia, program Pamsimas di Bantul akan terus dioptimalkan dan dengan kebijakan sinergitas tersebut maka ketika di wilayah tertentu sudah ada program Pamsimas, maka PDAM bisa masuk ke wilayah lain yang belum terlayani air bersih.
    
"Untuk program Pamsimas sendiri sampai 2017 sudah menyasar di 30 desa, namun itu bukan satu kesatuan desa, karena dalam satu desa barangkali ada dusun yang sudah terlayani, namun ada yang belum, cuma jadi basisnya bukan desa, tapi wilayah," katanya.
    
Namun demikian, kata dia, upaya pemenuhan suplai air bersih merata di Bantul tidak dilakukan dengan hanya bersumber dari APBD kabupaten, melainkan berbagi dengan ABPD provinsi dan APBN, bahkan melibatkan dana swadaya dari
dan APBDesa.
    
"Kalau anggaran dari APBN, dari APBD DIY dan dari kabupaten, kemudian juga dari masyarakat. Tetapi ada yang dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk gotong royong. Jadi 'sharing' semua ikut terlibat, karena air bersih merupakan kebutuhan dasar hidup kita," katanya.