Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Kementerian Tenaga Kerja mempercepat program pelatihan bagi calon tenaga kerja di wilayah ini untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dibidangnya pada saat Bandara NYIA beroperasi.
"Kami berharap Kulon Progo menjadi prioritas karena memang ada hal baru, yaitu tentang kebandar udaraan," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Sabtu.
Ia mengatakan pemkab akan membentuk komite vokasi dan pemagangan yang terdiri dari pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja, ditambah dari pelaku industri, seperti kadin. Untuk kemudian bisa mencocokkan kebutuhan yang harus dilatih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kemudian tentang kekurangan instruktur, diperbolehkan merekrut dari yang non-PNS, kemudian nanti dilatih. Kemudian dibolehkan mengajak bekerjasama LPK swasta.
"Dibolehkan mengajak bekerja sama LPK swasta. Kerja sama ini penting. Kalau tidak berani mengajak swasta meloncat untuk berlari, saya kira kita akan terseok-seok, target yang tinggi tidak akan tercapai," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Eko Wisnu Wardhana mengatakan Kemenaker salah satu tugasnya adalah adanya peningkatan kompetensi, kemudian adanya pemagangan dan adanya penempatan tenaga kerja.
Untuk yang belum kompeten ini ditingkatkan, dan peningkatannya dengan program pelatihan agar kemudian pencocokan data antara jumlah tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja, antara lulusan SMA/SMK maupun alumni BLK ini kemudian match dengan dunia industri.
"Untuk itu, pelatihan-pelatihan itu menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini," katanya
Ia mengatakan Disnakertrans memiliki tanggung jawab mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka untuk pelatihannya di nasional kemudian ditambah. Pada 2019 depan 550.000 peserta untuk yang dilatih. Pemagangan juga 400 ribu yang dimagangkan.
"Hal ini merupakan salah satu yang dimagangkan yang dipercayakan BLK Kulon Progo," kata Eko Wisnu Wardhana.
Untuk Kekurangan instruktur diminta instruktur dari alumni maupun praktisi, jumlah pelatihan akan ditambah, dan peralatan pelatihan juga akan ditambah. Disamping itu, pelatihan bisa melalui LPKS, instruktur juga bisa melalui LPKS sehingga akan mendorong percepatan program nasional.
Disamping itu Kulon Progo diharapkan bisa membentuk komite pelatihan vokasi dan pemagangan yang terdiri dari industri, praktisi, akademisi, pemkab, asossiasi-asosiasi, sehingga semua bisa match antara yang sudah dihasilkan dengan industri yang kemudian akan memakai jasa tenaga kerja yang akan dilatih.
Lewat kerja sama dengan LPKS, lewat kerja sama dengan praktisi yang ada jumlah pemagangan secara nasional 400.000 kita yang tahun ini belum ada pemagangan, maka tahun 2019 akan ambil 200 pemagangan.
"Ini untuk terkait penyerapan tenaga kerja, pelatihan, maupun pemagangan. Tahun depan mengampu dua bidang kebandara udaraan dan non kebandaraudaraan," katanya.
(KR-STR).
Pemkab harapkan Kemenaker percepat pelaksanaan pelatihan kerja
Pelatihan di BLKPP Peserta menyelesaikan proses perakitan radio di Balai Pelatihan dan Pengambangan Produktifitas (BLKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (13/5). Pelatihan kerja seperti elektronik, menjahit, perhotelan, las maupun otomotif yang diberikan oleh BLKPP dengan daya tampung sekitar 1200 peserta per tahun itu guna menekan angka pengangguran di DIY serta untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Foto ANTARA/Andreas Fitri Atmoko/15.
