Kementerian ESDM menyiapkan regulasi PLTS atap

id plts

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Foto Antara)

Jakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi untuk mendorong peningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) jenis atap.

Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), target penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 1.047 Mega Watt peak (MWp) sampai dengan 2025.

Per 2018, pemanfaatan PLTS baru sebesar 94,42 MWp, berdasarkan data Kementerian ESDM, yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM M Arifin mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat kecil dari total potensi sumber energi surya yang tersedia di Indonesia.

"Pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05 persen dari potensi yang ada, sehingga masih banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama di dalam pengembangan energi surya. Salah satu tantangannya adalah biaya produksi PLTS yang masih tinggi", ungkapnya.

Selain itu, Arifin mengungkapkan tantangan lainnya dalam pengembangan pembangkit energi surya, di antaranya PLTS untuk sistem luar jaringan (off grid) memerlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih andal, sedangkan untuk sistem dalam jaringan (on grid) diperlukan dukungan pembangkit. Tantangan selanjutnya, PLTS tidak dapat ditransportasikan, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi PLTS.

Meski demikian, lebih lanjut Arifin menjelaskan, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membuat regulasi terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik baik komersial maupun nonkomersial.

"Kementerian ESDM khususnya Ditjen EBTKE memfasilitasi terbentuknya gerakan nasional sejuta surya atap, pembentukan tim gabungan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang terdiri dari Ditjen EBTKE, Kementerian Keuangan, OJK, PLN, melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis energi surya untuk penyusunan peraturan tentang PLTS atap," jelas Arifin.

Upaya pemerintah tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pelaku yang bergerak di bidang pengembangan tenaga surya, seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika. Menurut dia, pihaknya bersama Ditjen EBTKE sedang mencanangkan PLTS satu juta atap hingga tahun 2025.

"Kalau dikonversikan itu sekitar 1.000 MW atau satu GW. Ini suatu angka yang memang besar tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai karena jumlah pelanggan PLN di pulau Jawa juga cukup besar, dan kalau memang ada peraturan atau regulasi yang memungkinkan akan lebih mudah pelanggan PLN memasang 'fotovoltaik' di atap bangunan masing-masing, sehingga target untuk mencapai 1.000 MW pada tahun 2025, insya Allah bisa dicapai," kata Andika.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini tentunya tidak lain salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mecapai target bauran energi nasional.

        Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini, lanjutnya, diharapkan target bauran energi dari penggunaan EBT sebesar 23 persen pada 2025 dapat direalisasikan. 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar