Bantul harapkan validasi data kemiskinan

Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan ada validasi data kemiskinan di daerah ini agar program pemberdayaan yang digulirkan tepat sasaran.
    
"Kita ada tiga program penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban, pemberdayaan dan validasi data. Kami berharap itu di-push yang validasi data, benar apa tidak kemiskinan angkanya itu," kata Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Selasa.
     I
a mengatakan, harapan agar ada validasi data kemiskinan di Bantul itu sesuai hasil sarasehan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) yang diantaranya keluarga yang dianggap masuk kriteria miskin itu indikatornya bagaimana.
    
Selain itu, menurut dia, validasi data kemiskinan dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi keluarga saat ini. Validasi dilakukan dengan melakukan pengecekan ke lapangan apakah masih masuk kriteria.
    
"Kalau program okelah, tapi perlu cek ke lapangan bahwa yang benar-benar memenuhi indikator itulah yang kita masukkan sebagai database, nanti kita bandingkan dengan yang punyanya statistik dan Kemensos, maksud saya itu, agar program tepat sasaran," katanya.
    
Meski demikian, ketika ditanya apakah selama ini program pemberdayaan di sektor pertanian dari instansinya belum tepat sasaran, dia mengatakan, tidak demikian, namun validasi itu dilakukan disesuaikan dengan indikator saat ini.
    
"Bukannya kurang pas, kita melihat kan bisa terjadi apa indikator yang dulu tidak miskin masih dalam masuk database, harus divalidasi, kalau sesuai dengan indikatornya baru kita masukkan data, kan tidak mungkin orang miskin terus," katanya.
    
Terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di instansinya, Pulung mengatakan, ada beberapa program salah satunya pemberdayaan di masing masing kelompok tani dan pelatihan serta pendampingan dalam kegiatan pertanian.
    
"Kalau di kita itu total mengelola anggaran lebih dari Rp15 miliar, tapi detailnya tidak hafal. Itu komposisinya yang 50 persen pemberdayaan, seperti pelatihan dengan sekolah lapang dan pendampingan ke kelompok tani," katanya.