BPPT merekomendasikan desain kapal cepat rudal

id bppt

BPPT merekomendasikan desain kapal cepat rudal

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (ist)

Sorong (Antaranews Jogja) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyerahkan rekomendasi desain untuk standarisasi Kapal Cepat Rudal 60 meter (KCR-60) dalam Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2018 kepada Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan keterangan tertulis diterima di Sorong, Rabu, penyerahan rekomendasi desain KCR-60 ini dilakukan pada sesi Sidang KTN Bidang Teknologi Hankam oleh Kepala BPPT Unggul Priyanto kepada Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja di Jakarta, Selasa (17/7).

Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) BPPT Wahyu Widodo Pandoe sebagai ketua sidang KTN bidang Teknologi Hankam, bahwa TNI AL membutuhkan kapal kombatan untuk mendukung tugas operasional.

"Salah satu jenis kapal kombatan yang dibutuhkan adalah Kapal Cepat Rudal 60 meter yang sesuai dengan kebutuhan operasi dan spesifikasi teknik. BPPT melalui hasil kajian review design mengembangkan dan menyusun desain standar KCR-60 yang mengacu pada operational requirement, spesifikasi teknis TNI AL serta aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga memiliki performa kapal yang lebih baik," jelasnya.

Desain standar ini, lanjutnya, merupakan upaya mendukung TNI AL dalam mewujudkan penyeragaman (commonality) produk Alpalhankam beserta komponennya, sehingga industri nasional mampu memiliki daya saing.

"Diharapkan desain standar ini dimanfaatkan oleh TNI AL sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan KCR-60 agar lebih efisien dan efektif oleh galangan kapal nasional di Indonesia," ujarnya.

Perlu diketahui, Desain KCR-60 dikembangkan BPPT berdasarkan hasil review design terhadap tiga unit KCR batch satu yang dibangun oleh PT PAL. Desain ini diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan operasional dan spesifikasi teknik dari TNI AL, terutama untuk memenuhi kecepatan maksimum 28 knot dengan menggunakan mesin penggerak utama dengan daya yang lebih besar dan desain baling-baling yang sesuai.

Sebagai konsekuensi dari bertambah besarnya mesin penggerak utama tersebut, maka dilakukan optimalisasi pengaturan tata letak (general arrangement) dari pembagian kompartemen, ruang mesin, ruang akomodasi, tangki bahan bakar, tangki-tangki lainnya, dan sebagainya. Selain itu, desain pengembangan ini telah mendapat persetujuan (approval) dari klasifikasi kapal Lloyd's Register (LR) sehingga  dari desain pengembangan ini diharapkan performa kapal lebih baik.

    
Kuasai Teknologi Hankam
Terkait gelaran KTN 2018, Deputi TIRBR menegaskan pentingnya pengembangan industri pertahanan nasional.

Menurut dia, kekuatan militer suatu negara harus didukung oleh industri pertahanan berteknologi maju. Dengan kata lain pengembangan industri pertahanan nasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

"Karena teknologi Hankam bersifat termutakhir (_state of the art_), strategi penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan perlu diupayakan secara serius. Penguasaan teknologi merupakan keniscayaan, agar cita-cita kemandirian bangsa dengan dukungan industri Hankam yang berdaya-saing dapat dicapai," ujar dia.

Penguasaan teknologi pertahanan memiliki ruang lingkup yang cukup luas meliputi penguasaan teknologi dalam aspek-aspek Produksi, Operasi, Maintenance Repair Overhaul (MRO), maupun Upgrading. Untuk mencapai kemandirian nasional yang paripurna diperlukan penguasaan dari tahap Rancang Bangun dan Rekayasa sebelum tahap Produksi hingga Pengoperasian.

Dengan sumberdaya pemerintah yang terbatas maka perlu pengelolaan penguasaan teknologi yang efektif dan seefisien mungkin, dengan mengedepankan prioritas terhadap jenis teknologi yang perlu dikuasai dalam rangka penguasaan secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bidang Teknologi industri Hankam bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang strategi implementasi kebijakan nasional yang ada untuk memperkuat industri pertahanan, melalui upaya penguasaan teknologi.

Rekomendasi tersebut Wahyu berharap melingkupi sudut pandang yang komprehensif yaitu dari sisi perencanaan dan pengelolaan kebutuhan pengguna (TNI), aspek pengelolaan Litbangyasa dan pembinaan industri dengan bermuara pada kemandirian industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, operasi, perbaikan dan overhaul selama masa pakaialat peralatan pertahanan keamanan.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar