Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong gabungan kelompok tani dan lembaga distribusi pangan masyarakat membeli hasil panen petani untuk mengantisipasi sistem jual di sawah atau ijon.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Bambang Tri Budi di Kulon Progo, Senin, msngatakan dalam rangka mensikapi jual beli hasil panen di sawah, pihaknya berupaya mengaktifkan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) supaya tidak ada sistem ijon dan jual di sawah.
"Kami berharap gabungan kelompok tani (gapoktan) dan LDPM, bagaimana petani tidak menjual hasil panen padi di sawah. Saat ini, ada fenomena petani jual panen dengan sistem ijon dan jual di sawah," katanya.
Ia mengatakan gapoktan dan LDPM ini mampu menampung seluruh hasil panen petani, dengan harga yang pantas sesuai mekanisme pasar. Selanjutnya, gapoktan dan LDPM mengemasnya dalam produk yang memiliki nilai jual tinggi.
"Gapoktan dan LDPM harus mampu menjadi lembaga yang melindungi petani dari jeratan hutang dan sistem ijon," katanya.
Selain itu, kata Bambang, Dinas Pertanian dan Pangan mendorong gapoktan mensuplai kebutuhan beras bagi Aparatur Sipil Negara dan mensuplai kebutuhan beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan diberlakukan pada 25 Juli ini.
"Ini salah satu strategi bagiamana pemkab mengantipasi penjualan langsung padi di sawah," katanya.
Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Pangan menggalakan program penanam padi kualitas premium, harapanya secara bertahap mampu mengubah cara berpikir petani supaya tidak menjual padi di sawah.
"Sasaran penjualan beras premium, semua lapisan masyarakat, dan ASN di lingkungan Pemkab Kulon Progo," katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori meminta Dinas Pertanian dan Pangan benar-benar mengawasi gapoktan dan LDPM dalam membeli hasil panen petani. Saat ini, gapoktan dan LDPM belum optimal dalam membeli hasil panen petani.
"Gapoktan dan LDPM harus menjemput bola membeli hasil panen, supaya tidak kedahuluan tengkulak. Gapoktan dan LDPM harus berani membeli gabah petani dengan harga lebih tinggi," katanya.
Berita Lainnya
Tanaman padi seluas 570 hektare di Kulon Progo diasuransikan
Kamis, 18 April 2024 14:43 Wib
Dinas Pertanian Gunungkidul mencatat luas panen padi 12.209 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 22:48 Wib
Akibat banjir, ribuan hektare sawah di Jateng gagal panen
Rabu, 20 Maret 2024 7:48 Wib
Dapat ganti rugi, tanaman padi petani Jepara, Jateng, akibat banjir
Senin, 18 Maret 2024 18:00 Wib
Petani Demak, Jateng, korban banjir peroleh asuransi
Kamis, 14 Maret 2024 10:04 Wib
PeaceSantren suarakan pesan damai via musik
Rabu, 13 Maret 2024 19:02 Wib
Produksi gabah di Kulon Progo Maret-April 24.412 ton
Selasa, 12 Maret 2024 18:46 Wib
Panen raya 560 ribu ton gabah kering di Demak, Jateng
Minggu, 10 Maret 2024 19:09 Wib