Sleman beri penghargaan pembayaran PBB P2 Panutan

id sri purnomo

Sleman beri penghargaan pembayaran PBB P2 Panutan

Bupati Sleman, Sri Purnomo (Foto: jogja.antaranews.com)



Sleman (Antaranews Jogja) - Bupati Sleman, Daera Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo menyerahkan penghargaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Panutan tahun 2018 di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa.

     

Ada sebanyak 161 Wajib Pajak yang menerima penghargaan yang telah membayar pajak tepat pada waktunya.

     

"Diharapn budaya membayar pajak secara tepat waktu seperti ini untuk dapat diteruskan di tahun-tahun berikutnya," kata Sri Purnomo.

     

Menurut dia, Kabupaten Sleman memiliki potensi PBB yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan 2017 pendapatan PBB Kabupaten Sleman melebihi angka yang ditargetkan.

     

"Target PBB Sleman pada 2017 sebesar Rp70 miliar. Tapi ternyata bisa mencapai lebih, yaitu Rp70,9 miliar," katanya.

     

Ia mengatakan, untuk tahun 2018 ini, PBB Kabupaten Sleman ditargetkan mendapat Rp72 miliar. Namun hingga saat ini PBB Kabupaten Sleman masih di angka Rp35,5 miliar.

   

"Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak yang hadir untuk mengajak Wajib Pajak yang lain untuk segera membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Potensi pajak ini kan dari masyarakat. Maka nanti akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat," katanya.

     

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Hardo Kiswoyo, mengatakan pada 2018 ada kenaikan jumlah Wajib Pajak yang menerima penghargaan tersebut.

     

"Pada tahun lalu ada sebanyak 96 Wajib Pajak yang menerima penghargaan. Artinya, ada kenaikan 65 Wajib Pajak pada 2018. Dan ada kenaikan penerimaan PBB sebanyak 3,1 miliar untuk 2018," katanya.

     

Hardo mengatakan pihaknya telah berupaya melaksanakannya intensifikasi pemungutan PBB P2. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB P2 sebelum jatuh tempo.

     

"Pemungutan PBB P2 tersebut diantaranya ditujukan kepada Wajib Pajak Pengusaha/Badan Usaha, PNS/ASN dan Masyarakat Padukuhan, Pedesaan dan Perkotaan," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar