Menteri PPN : modal sosial kunci persatuan Indonesia

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Modal sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan kunci persatuan dan kesatuan negeri ini, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.
     
"Modal sosial itu adalah semangat gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan budaya musyawarah mufakat," kata Bambang pada seminar "Harmoni dalam Keberagaman" dalam rangka Lustrum XIV SMA Kolese de Britto di Yogyakarta, Kamis.
     
Menurut dia, perbedaan yang ada justru saling melengkapi dan menciptakan harmoni dalam keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa meliputi bahasa, etnis, adat istiadat, budaya, dan agama.
     
Selain itu, kata dia, Pemerintah Indonesia memilih sistem desentralisasi (otonomi daerah) yang memberi keleluasaan daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik daerahnya.
     
"Meskipun semangat kedaerahan berkembang di Indonesia, persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa tetap terjaga," kata Bambang Brodjonegoro.

Mantan Ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, selain perlu menjaga dan melestarikan modal sosial yang telah dimiliki, bangsa Indonesia perlu segera membumikan Sila Kelima Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

"Modal sosial bisa rusak disebabkan ketimpangan yang tajam. Kalau keadilan sosial terwujud dan jurang ketimpangan bisa diperkecil, masalah-masalah kebangsaan akan dapat diselesaikan dengan baik, dan kelompok-kelompok yang ingin membuat gaduh negeri ini akan hilang dengan sendirinya," kata Syafii.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain sejatinya mereka tidak tahu tentang sejarah berdirinya negara Indonesia.

"Negara ini dibangun melalui sejarah kebersamaan yang panjang diawali dengan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Tuhan menciptakan keberagaman di dunia ini, sehingga sangat aneh kalau ada orang atau kelompok yang tidak mau menerima perbedaan," kata Mahfud.

Dewan Pembina The Wahid Institute, Alissa Wahid mengatakan intoleransi beragama dan terorisme menjadi tantangan demokrasi di Indonesia.
     
Keduanya, menurut dia, muncul karena dampak dari eksklusifisme beragama dan transformasi sosial serta konflik sosial di akar rumput dan berkembangnya paham ekstremisme.
     
"Penggunaan sentimen agama dalam politik juga menjadi tantangan demokrasi Indonesia," kata Alissa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengapresiasi seminar yang mengangkat tema keberagaman.

"Sudah saatnya bangsa Indonesia menghargai keberagaman dan berharmoni dalam keberagaman tersebut," kata Muhadjir.