Sleman tambah pembangunan IPAL atasi masalah sanitasi

Sleman (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menambah pembangunan instalasi pengolah air limbah (IPAL) untuk mengatasi permasalahan sanitasi, terutama pencemaran sampah domestik.

"Pemkab Sleman serius mengatasi permasalahan pencemaran sumber air akibat sampah domestik," kata Bupati Sleman, Sri Purnomo pada "City Alliance Meeting" di Sleman, Senin.

Menurut dia, pada 2018 Pemkab Sleman telah membangun 1.497 unit IPAL individu di delapan kecamatan.

Disamping itu, sepanjang 2017 telah dibangun 124 IPAL komunal yang tersebar di 14 kecamatan, sedangkan pada 2018 akan dibangun tujuh unit IPAL komunal di tujuh kecamatan.

Ia mengatakan, untuk meminimalisir pembuangan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melayani 2.765 pelanggan serta memberikan pelayanan penyambungan jaringan air limbah terpusat.

"Sekitar 88,7 persen masyarakat Kabupaten Sleman mendapatkan air minum dan air bersih dari sumber yang terlindung. Dari jumlah tersebut sejumlah 28,92 persen diantaranya mendapat layanan penyediaan air minum perpipaan," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, pada 2017, jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapat sanitasi layak mencapai 96,07 persen atau sejumlah 311.919 KK meningkat 12,61 persen dibanding 2015.

"Dari kondisi tersebut masih terdapat 12.767 KK yang masih menggunakan jamban tidak aman. Pemkab Sleman menargetkan pada 2019, angka ini dapat diminimalisir," katanya.

Ia mengatakan, sejak 2016, Pemkab Sleman telah bekerja sama dengan "Bremen Overseas Research And Development Association" (BORDA) Indonesia dalam meminimalkan kawasan kumuh serta memenuhi akses sanitasi layak di aderah ini.

"Kerja sama tersebut dilakukan untuk mewujudkan sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas dan terjangkau," katanya.

Direktur Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya, Dodi Krispratmadi yang menghadiri acara City Alliance Meeting tersebut mengucapkan selamat kepada Bupati Sleman yang terpilih sebagai ketua pertama City Alliance.

Dodi berharap dengan terbentuknya aliansi internasional, penerapan sanitasi yang terintegrasi dalam perencanaan kota yang berkelanjutan, dapat segera terwujud di masing-masing kota yang menjadi anggota City Alliance.

"Sangat besar harapan kami, kabupaten/kota yang tergabung dalam City Alliance bisa meningkatkan pengelolaan sanitasi secara berkelanjutan sehingga menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya dalam pengelolaan sanitasinya," katanya.

Menurut dia, pada 2015 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan pencapaian target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi pada 2019.

"Untuk pemenuhan target akses sanitasi 100 persen, peran dan komitmen pemerintah daerah selaku pelaksana pengelolaan sektor sanitasi sangat diharapkan untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan akses sanitasi," ujar Dodi..

Kegiatan "City Alliance Meeting" ini dihadiri perwakilan anggota City Alliance Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia, Filipina, dan Vietnam.



(V001) 06-08-2018 19:19:08