Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.
"Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan," kata Sri Mulyani dalan konferensi pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Menkeu menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar 2 persen, namun pada kuartal II ini mencapai 3 persen dari GDP.
"Karena itu Bapak Presiden memberikan instruksi yang sangat tegas bahwa kami semua di kabinet harus melakukan langkah langkah untuk mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan," katanya.
Ia menyebutkan bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.
"Ekspor memang pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit, " katanya.
Ia menyebutkan PLN dan Pertamina merupakan dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang sangat besar. Pemerintah meminta mereka melihat kembali impor mereka.
"Tidak hanya harua memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal. Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda," katanya.
Menurut dia, Menteri ESDM akan melihat semua yang merupakan daftar barang untuk diimpor dan akan disetop dulu sampai 6 bulan ke depan hingga kondisi neraca pembayaran membaik.
Menkeu juga menyebutkan untuk impor barang barang konsumsi maupun bahan baku akan diupayakan substitusi produk dari dalam negeri.
"Kami sudah mengidentifikasi bersama Menperin dan Mendag, kami dari Kementerian Keuangan menetapkan PPh impor sebesar 7,5 persen," katanya.
Menkeu juga mencurigai belanja online ke luar negeri juga memberikan kontribusi yang besar pada impor barang konsumsi sehingga perlu langkah drastis dan tegas mengendalikannya.
"Saat ini kami bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengidentifikasi 500 komoditas yang memang bisa diproduksi dalam negeri untuk subtitusi impor," katanya
Di sisi lain pemerintah juga melakukan langkah langkah mendorong ekspor baik dari sisi pembiayaan, insentif maupun upaya penetrasi pasar.
Pemerintah akan terus melihat berbagai komoditas impor yang memberi sumbangan besar terhadap impor Indonesia.
"Kita lihat apakah komoditas ini bisa disetop, ditunda atau dalam hal ini ada subtitusinya yang berasal dari dalam negeri. Kita berupaya menguatkan industri dalam negeri, mencoba untuk mengontrol banjirnya barang impor dan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan kepada neraca pembayaran kita," kata Menkeu.
Berita Lainnya
Indonesia-EU Commissioner jajaki kerja sama transisi energi
Senin, 22 April 2024 17:51 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib
Menkeu laporkan fraud debitur LPEI kepada Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:26 Wib