Kulon Progo siapkan pelatihan juru parkir pesawat

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan pelatihan juru parkir pesawat dan Helicopter Landing Officer untuk menyambut keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta.
     
 "Program pelatihan yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug tersebut pada 2017," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Eko Wisnu Wardana di Kulon Progo, Kamis.
     
Ia mengatakan Pemkab dan BP3 Curug juga memberikan kuota 20 orang untuk belajar di BP3 Curug lewat rangkaian seleksi. Mereka yang mengikuti program ini, dibebaskan biaya pendidikan hanya membayar biaya tiket berangkat dan pulang.
   
 "Semoga warga Kulon Progo lolos, karena tidak sembarangan orang bisa lolos mendapat kesempatan tersebut," ungkapnya.
     
Eko mengatakan pelatihan ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan andal, dan mengantisasi kebutuhan tenaga kerja dibidang juru parkir pesawat dan Helicopter Landing Officer saat bandara beroperasi.
     
Bekerja sebagai juru parkir pesawat maupun HLO bukan hanya bisa dilakukan di Bandara Internasional Yogyakarta, melainkan di bandara-bandara lain serta di sejumlah perusahaan minyak, khususnya yang memiliki area mendarat pesawat maupun helikopter pendukung kegiatan bisnisnya.
     
"Namun demikian, ketika muncul lowongan kerja sebagai HLO dan juru parkir pesawat, warga Kulon Progo sudah siap bekerja sekaligus memiliki lisensi," katanya.
     
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pelatihan sebagai juru parkir pesawat dan pelatihan HLO  dibiayai bukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, melainkan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya dari BP3 Curug untuk pelatihan kebandarudaraan.
     
Pada 2019, Pemkab harus melatih 92 angkatan peserta pelatihan. Pemkab mendapat tantangan untuk bisa melatih sebanyak 125 angkatan pelatihan kebandarudaraan oleh Kementerian Perhubungan.
     
"Tantangan itu memang tak mudah untuk diwujudkan, imbuh Hasto. Kendati demikian Pemkab akan berupaya untuk menyelesaikan 125 paket tersebut. Cara yang bisa saja diambil, yaitu bekerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan keterampilan (LPK) swasta," katanya.