Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, NTB, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin.
"Dari sisi anggaran, yang saya laporkan ke Bapak Wapres bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan khusus untuk menangani bencana di NTB: Lombok dan Sumbawa, telah mencapai Rp1,9 triliun," tutur Sri Mulyani usai mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa NTB di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Anggaran tersebut diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian (K/L).
Anggaran tersebut telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp1,5 miliar.
"Yang berasal dari BNPB ada hampir sekitar Rp307 miliar; untuk termasuk pemberian kepada 5.000 unit rumah rusak yang tadi mungkin akan direvisi caranya untuk menangani sekitar 70.000 (rumah)," ujar Sri Mulyani.
Bantuan dari Pemerintah melalui Kemensos diberikan untuk pemberian santunan, paket sembako, dapur umum, bahan pangan, sandang dan tenda. Dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian obat-obatan, logistik gizi dan tenda pos kesehatan.
Kemudian dari Kementerian PUPR digunakan untuk penyediaan mobil tangki air, mobil sanitasi, truk bak terbuka, toilet kabin dan genset. Anggaran bantuan dari Kemendikbud digunakan untuk pembangunan tenda darurat belajar dan peralatan sekolah; serta dari Kementerian ESDM dipakai untuk pembuatan dan pemeliharaan sumur tanggap darurat.
"Dan kita sekarang sedang memproses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp6 triliun, namun tadi keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimintakan sedang kita teliti," tambah Menkeu.
Rapat koordinasi terkait penanganan bencana di NTB dilakukan di Kantor Wapres Jakarta, Senin, dengan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hadir dalam rapat tersebut Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu, hadir pula Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin. Sementara itu, Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo absen dalam rapat tersebut.
Berita Lainnya
Indonesia-EU Commissioner jajaki kerja sama transisi energi
Senin, 22 April 2024 17:51 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib
Menkeu laporkan fraud debitur LPEI kepada Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:26 Wib