Pemdes didorong mendirikan bumdes online produk lokal

id Produk lokal,Usaha kecil

Harti, pengrajin kipas bambu tengah menggunting kain kipas bambu di Desa Wisata Kerajinan Jipangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto ANTARA/Hamdalah Akbar Prasetyo/mg.yk/ags)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah desa mendirikan unit usaha Badan Usaha Milik Desa online untuk memasarkan produk lokal atau produk unggulan desa.
     
Asisten I Sekretariat Daerah Kulon Progo Jumanto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan saat ini, pemkab sedang membuap aplikasi bisnis daring yang disebut badan usaha milik desa (BUMDes) online untuk pemasaran produk lokal atau produk unggulan desa melalui BUMDes Online.
     
"BUMDes merupakan sebuah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh OJK, untuk mewadahi dan memasarkan produk UMKM desa melalui BUMDes," kata dia. 
     
Ia mengatakan tiga pilar BUMDes, yaitu pilar kelembagaan dan bisnis, pilar inklusi keuangan, dan pilar digitalisasi.
     
Di masa mendatang, BUMDes diharapkan mampu berkembang dan maju, serta  memberikan kontribusi dan solusi yang terbaik, bagi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat di Kunlon Progo.
   
 Selain itu, BUMDes dapat mendorong dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Hal itu, senada dengan yang ada di dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
     
"Namun BUMDes menemukan sejumlah tantangan. Misalnya, mewujudkan produktivitas dan kinerja yang baik. Maka, untuk mencapai hal tersebut perlu diperhatikan kecukupan modal, kualitas aktiva produktif, manajemen risiko, rentabilitas dan likuiditas," kata dia.
       
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Sudarmanto mengatakan saat ini, pemerintah tingkat desa mulai memetakan dan mendata potensi desa yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai unit usaha dari BUMDes, seperti potensi wisata.
   
 "Saat ini, kami mendampingi pemerintah desa dalam menggali, memetakan dan mendata potensi desa. Harapkan kami, potensi yang dimiliki desa mampu mendongkrak dinamisasi perekonomian masyarakat setempat," kata Sudarmanto.
     
Ia mengakui BUMDes di 87 desa dan satu kelurahan masih bergerak pada sektor simpan pinjam. Sehingga, bukan hal yang mudah menggerakan pemerintah desa menangkap peluang usaha, seperti sektor pariwisata.
     
BUMDes yang memilki unit usaha pariwisata, maka pemdes harus mengalokasikan anggaran, baik melalui alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD). Selain itu, harus dibuat mekanisme pengelolaan, mengingat objek wisata yang berkembang dimiliki warga dan dikelola oleh masyarakat. Sehingga, diperlakukan payung hukum berupa peraturan desa, persetujan direksi BUMDes dan kepala desa.
   
"Saat ini, pengembangan usaha BUMDes selalu terganjal pada penataan anggaran dan pembuatan aturan  main berupa peraturan desa untuk menguatkan legalitas unit usaha," katanya.
     
Namun demikian, kata Sudarmanto, pemerintah desa di 86 desa lain di luar Jatimulyo (Kecamatan Girimulyo), akan mengembangkan wisata baru berbasis budaya dan potensi lokal. Wisata berbasis budaya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan luar daerah dan luar negeri.
     
"Jadi, desa wisata baru akan dikelola BUMDes. Saat ini, masing-masing desa sedang merintis wisata budaya," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar