Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat mengawal Pemilu 2019 bebas dari praktik politik uang.
Ketua KPU Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 wilayah Kabupaten Kulon Progo harus bebas politik uang.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Hasto Wardoyo soal target Pemilu 2019 bebas dari politik uang. Kami juga meminta kepada bupati mengingatkan pemerintah desa hingga tempat pemungutan suara (TPS) bebas politik uang," kata Harlinawati.
Saat ini, Bawaslu Kulon Progo berencana akan merancang dan membentuk satu wilayah yang bebas dari politik uang, sehingga pemilu yang berintegritas dapat benar-benar terwujud.
Direncanakan satu wilayah tersebut bisa di satu TPS atau satu desa yang dipilih, kemudian masyarakat parpol dan para caleg diberikan pemahaman dan edukasi agar menghindari politik uang.
"Sehingga dengan komitmen bersama dapat melaksanakan pemilu bebas dari politik uang dan diharapkan ke depan dapat menyebar ke daerah atau wilayah lain," harapnya.
Selain itu, lanjut Harlina, Bawaslu Kulon Progo mengharapkan Pemkab Kulon Progo mengawal ikut mengawal Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritras, serta netralitas ASN dilingkungan Pemerintahan Kulon Progo.
Bawaslu akan tetap optimal mengawal pemilu 2019, dan sudah membentuk panwas kecamatan sejumlah 36 orang dan panwas desa sejumlah 88 orang.
"Peranan dan komitmen pemkab dalam mengawal Pemilu 2019 sangat penting," katanya.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sangat mendukung agar pemilu di Kulon Progo yang berkualitas dan berintegritas semakin terwujud.
"Sangat setuju, jangan ada money politik, jangan ada mahar. Jangan memilih pemimpin karena uang. Awali dahulu dengan satu desa yang bebas dari money politik. Kemudian dikampanyekan kebaikan tersebut," kata Hasto.
Pemkab bantu mengawal Pemilu 2019 bebas politik uang
Ilustrasi (antarafoto.com)
