Menkopolhukam harapkan komunitas internasional bentuk konvensi dunia maya

id wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Memkopolhukam) Wiranto. (antaranews)

Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengharapkan komunitas internasional mampu membuat konsensus untuk membentuk konvensi atau perjanjian internasional tentang manajemen dunia maya sehingga menjadi hukum internasional.

"Dalam konteks regional, pemerintah harus terus mempromosikan pengaturan norma di dunia maya untuk mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab atau kriminal, terutama dalam konteks ASEAN," kata Wiranto saat menjadi pembicara kunci dalam acara "Third Singapore International Cyber Week" di Singapura, Selasa.

Menurut dia seperti dikutip dalam siaran persnya, yang diterima di Jakarta, pada KTT ASEAN terakhir di Singapura, para Pemimpin ASEAN telah berkomitmen untuk mengeksplorasi kelayakan koordinasi kebijakan keamanan siber, diplomasi, kerja sama, serta upaya pengembangan kapasitas dan teknis.

"Memang penting bagi ASEAN untuk membangun upaya regional yang konheren dan terkoordinasi untuk menanggapi ancaman siber lintas batas," kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengatakan, transformasi global melalui inovasi digital berlangsung sangat cepat dengan konsekuensi yang jauh jangkauannya.

Beberapa peneliti memprediksi bahwa jumlah perangkat yang saling terhubung di dunia diperkirakan akan melonjak dari 8,4 miliar pada hari ini menjadi 20 miliar pada tahun 2020.

Angka itu menunjukkan kecenderungan bahwa ada perangkat yang dapat menghubungkan masyarakat di dunia melalui dunia maya sehingga menjadi lebih tertantang untuk dikelola.

"Pertumbuhan eksplosif perangkat yang saling terhubung tersebut serta meningkatnya kedalaman dan volume pertukaran data pribadi dan perusahaan, menjadikan dunia maya sebagai target yang memenuhi syarat untuk penjahat siber atau mata-mata," ujar Wiranto.

Oleh karena itu, lanjut mantan Panglima TNI ini, bukan suatu kebetulan jika Laporan Resiko Global World Economic Forum (WEF) 2018 memasukkan ancaman keamanan siber dalam bentuk pelanggaran sebagai salah satu dari empat bidang utama yang menyebabkan degradasi lingkungan, ketegangan ekonomi dan geopolitik.

Sehingga, dalam mengembangkan strategi keamanan siber yang efektif untuk melawan ancaman tersebut dibutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan publik, hak individu dan keamanan nasional.

"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut melalui mekanisme bilateral, regional dan bahkan multilateral," kata purnawirawan Jenderal bintang empat ini.

Dalam hal kerja sama di lingkup regional, Menko Polhukam mengatakan, ASEAN merupakan kawasan yang memiliki perkembangan cukup cepat di dunia maya dengan basis pengguna internet diperkirakan mencapai 480 juta orang pada tahun 2020 dari yang hanya 260 juta di tahun 2017.

Sedangkan media sosial digunakan oleh setengah populasi ASEAN yaitu 630 juta, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pasar media sosial terbesar di dunia.

Dari 10 negara yang merupakan pengguna Facebook terbesar di dunia, empat di antaranya berasal dari ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sebuah studi juga memperkirakan ekonomi internet di ASEAN akan mencapai 200 miliar dolar AS pada tahun 2025.

"Ini hanya gambaran bagaimana sesungguhnya potensi pasar kami yang sedang tumbuh," ucap Wiranto.

Namun, hal tersebut tidak beriringan dengan pengaturan keamanan siber yang masih berjalan sangat lamban. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh penjahat termasuk teroris.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar