Ahmad Dhani ungkap strateginya menjadi jurkamnas oposisi

Jakarta (Antaranews Jogja) - Musisi Ahmad Dhani yang menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) oposisi Koalisi Indonesia Adil Makmur  mendeteksi kekurangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku calon  petahana.

"Untuk urusan ekonomi ada sendiri, ahli politik ada Fadli Zon. Bukan bidang saya menjadi juru bicara visi-misi (pasangan capres-cawapres oposisi) Prabowo-Sandiaga. Saya ini 'ahli' mendeteksi kelemahan-kelemahan Jokowi, dan itu strategi kampanye saya," kata Ahmad Dhani saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Ia melihat ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh capres petahana.

"Misalnya, banyak janji kampanye yang tidak ditepati.Beberapa statement (pernyataan Jokowi) juga ada yang inkonsisten. Banyak sekali yang sudah saya dapat," terang Ahmad Dhani. 

Dhani menegaskan, dirinya sebagai salah satu jurkamnas tidak dapat dipersekusi terkait dengan pilihan politik dan kegiatannya selama kampanye.

"Kalau sudah masuk jurkamnas tidak bisa dipersekusi, karena sudah dilindungi Undang-Undang. Jurkamnas itu juga sudah didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ada dasar hukumnya," tambah Dhani.

Dalam kesempatan itu, ia mengklaim bahwa proses pemilihan umum sulit untuk berjalan netral, karena ada pelanggaran yang sulit ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Catatan kami, ternyata rezim ini belum bisa membuktikan pemilu berjalan netral, jujur, dan adil. Ketika ada laporan, KPU diam, Bawaslu diam," tambahnya.

Di samping Ahmad Dhani, oposisi Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres menunjuk sederet artis, seperti Neno Warisman, Mulan Jameela, Sunarji (Narji Cagur) sebagai jurkamnas.    Bintang layar kaca lain yang menjadi jurkamnas oposisi, diantaranya Fauzi Baadila, Rachel Maryam, dan Eko Patrio. 

Masa kampanye untuk Pemilu 2019 telah dimulai sejak Minggu (23/9) dan berakhir pada 13 April 2019.

Dalam Pemilu 2019, ada dua kubu yang bertarung untuk memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024.    Koalisi  Indonesia Kerja yang terdiri atas enam partai pengusung dan tiga partai pendukung mencalonkan petahana Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Umum Indonesia Ma'ruf Amin.

Sementara itu, oposisi Koalisi Indonesia Adil Makmur, terdiri atas empat partai pendukung dan satu partai pengusung, mencalonkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bekas wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Partai pengusung yang masuk Koalisi Indonesia Kerja, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.    Tiga partai baru pengusung koalisi tersebut, yakni PSI, Partai Perindo, dan PKP.

Di kubu oposisi, empat partai pengusung, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Berkarya menjadi satu-satunya parpol baru pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur.