Kesadaran wajib pajak rendah, Kulon Progo turunkan target pendapatan pajak batuan

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menurunkan target pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan Rp4 milir dari Rp16 miliar menjadi Rp12 miliar karena kesadaran wajib pajak masih rendah.
   
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan hingga pertengahan September realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) baru mencapai Rp5,1 miliar dari target Rp16 miliar.
   
"Melihat dari realisasi capaian MBLB hingga pertengahan September, kami harus realistis dengan menurunkan target dari Rp16 miliar menjadi Rp12 miliar," kata Triyono.
   
Ia mengakui sangat berat mencapai target Rp16 miliar dengan melihat kondisi riil di lapangan. Penarikan pajak MBLB di lapangan tidak selancar yang diharapkan dan potensi di lapangan juga tidak seperti hitungan yang diperkirakan.
   
Ia mengatakan pada 2017, realisasi pajak MBLB mencapai Rp4,3 miliar dari target Rp3,6 miliar. Kemudian, pada 2018 dinaikan menjadi Rp16 miliar. Kendala utama penarikan MBLB yakni rendahnya kesadaran masyarakat membayar pejak masih rendah.
   
"Mendisiplinkan wajib pajak membayar pajak membutuhkan proses dan waktu. Hal ini yang kami upayakan wajib pajak untuk taat membayar pajak," katanya.
   
Triyono mengatakan menyadarkan wajib pajak supaya membayar pajak bukan perkara yang mudah. Pelaku penambangan melakukan penambangan sejak dini hari, sekitar 03.00 WIB, dan armad truk pengakut pasir juga sudah beroperasi. Sedangkan petugas pemungut pajak mulai bekerja mulai 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. 
   
"Kalau kami menempatkan petugas pemungutan pajak sejak pagi, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Hal ini sedang kami pejari mekanisme penarikan pajak MBLB ke depan," katanya.
 
Triyono membantah adanya tekanan dan teror dari wajib pajak MBLB sehingga menurunkan target pajak. "Kami tidak ada tekanan. Kalau ada, kami minta petugas segera melapor, kami akan turun langsung menangani sendiri," katanya.
   
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati meminta pemkab serius menangani pajak MBLB. Seperti diketahui bersama, armada truk pengangkut pasir merusak jalan kabupaten, provinsi dan desa. Kerugian yang diakibatkan penangkutan pasir ini sangat besar, kalau tidak diimbangi dengan pendapatan pajak MBLB, tentu akan menjadi persoalan baru.
   
"Kami minta pemkab mengoptimalkan kembali pendapatan pajak MBLB supaya dapat membangun jalan yang rusak akibat dilalui armada pengangkut tambang," katanya.