Sleman latih aparat wujudkan permukiman tanpa kumuh

id Kawasan tanpa kumuh,dinas pekerjaan umum sleman

Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta (Foto ANTARA/ags)

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Direktorat Jendral Cipta Karya Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan camat, lurah, dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mewujudkan permukiman tanpa kumuh.

Kepala Seksi Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Muhamad Nurrochmawardi di Sleman, Kamis, mengatakan pelatihan yang berlangsung 26 hingga 27 September itu diikuti oleh 225 orang yang terdiri atas kepala desa, camat, dan anggota BKM.

Pelatihan tersebut, ia menjelaskan, diselenggarakan agar semua pelaku yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh memahami peran mereka serta berkolaborasi untuk menciptakan Pemukiman Tanpa Kumuh.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menetapkan 45 lokasi di kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean sebagai sasaran program penanganan kawasan kumuh.

Muhamad mengatakan upaya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Sleman sudah berjalan efektif hingga 2018 sudah mencakup 70 persen dari total 162.23 hektare wilayah kumuh di Sleman.

"Itu setelah dilakukan intervensi di 29 dari 45 lokasi kawasan permukiman kumuh. Pencapaian tersebut berdasarkan kolaborasi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten," katanya.

Tahun depan, ia melanjutkan, intervensi akan dilakukan terhadap 16 lokasi kumuh yang tersisa di Sleman.

"Ke depannya SK tentang Kawasan Permukiman Kumuh yang sudah diterapkan akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Selain itu,  akan dilakukan pembuatan dan penetapan Perbup untuk melakukan intervensi pencegahan di lokasi rentan kumuh," katanya.

Ia berharap para kepala desa yang sudah dikukuhkan sebagai relawan merapatkan barisan karena masih akan banyak duskusi dan evaluasi terkait program penanganan permukiman kumuh.

Dirjen Cipta Karya DIY Satuan Kerja pengembangan Kawasan Permukiman Tri Rahayu mengimbau para peserta pelatihan menularkan ilmu yang didapat kepada warga di desa masing-masing.(T.V001/B/Maryati)
Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar