PBB siap dukung Indonesia tangani gempa-tsunami Sulteng

Jakarta (Antaranews Jogja)- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Menurut keterangan tertulis dari Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia (UNIC) yang diterima di Jakarta, Selasa, sejak bencana gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah pekan lalu, lembaga-lembaga kemanusiaan, termasuk yang bernaung dibawah PBB, telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk lebih memahami situasi di daerah-daerah yang terkena bencana dan siap memberikan dukungan apa pun yang dibutuhkan.

"Pemerintah Indonesia memiliki banyak pengalaman dan kemampuan untuk mengatasi bencana alam, namun mengingat besarnya dampak yang timbul serta kerumitan keadaan darurat ini, dikombinasikan dengan respon terhadap gempa bumi baru-baru ini di Lombok dan sisa kebutuhan disana, badan-badan PBB dan LSM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan semua dukungan teknis yang diperlukan," kata Resident Coordinator PBB di Indonesia Anita Nirody dalam keterangan tersebut.

Tanggapan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dilakukan dibawah koordinasi BNPD serta BPBD, dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan menurut Anita, perwakilan dari berbagai badan yang bernaung dibawah PBB sedang dalam perjalanan atau telah berada di Sulawesi Tengah untuk pertolongan pertama serta melakukan penelitian terhadap kebutuhan yang mendesak.

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,4 SR dengan pusat di kedalaman 10 kilometer pada 26 kilometer laut Donggala, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat (28/9) pukul 17.02 WIB. 
     
Gempa bumi ini memicu tsunami setinggi 0,5 hingga enam meter di pesisir barat provinsi tersebut dan memakan sekitar 1.200 korban jiwa, sementara ribuan orang meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat pengungsian.

"Setelah bencana, jalan dan jembatan hancur, jalur komunikasi menurun dan tanah longsor mengakibatkan banyak daerah tidak dapat dijangkau. Akibatnya sulit mendapatkan informasi tentang situasi di lapangan," jelas Anita.

Ia meyakini bahwa ada kebutuhan mendesak di lapangan, tak hanya akan makanan, air bersih, tempat tinggal dan perawatan medis, namun juga layanan dasar dan dukungan psikososial.