Legislatif kritisi PAD Yogyakarta masih rendah

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - DPRD Kota Yogyakarta mengkritisi masih rendahnya pendapatan asli daerah dibanding total pendapatan daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019, yaitu kurang dari 40 persen dari total pendapatan.

"Pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan sehingga diharapkan tidak hanya memberikan konstribusi 40 persen dari total pendapatan daerah pada tahun depan," kata Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dwi Budi Utomo saat rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang RAPBD 2019 di Yogyakarta, Rabu.

Berdasarkan perencanaan, total pendapatan daerah Kota Yogyakarta pada 2019 ditetapkan sebesar Rp1,67 triliun dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp618 miliar.

Menurut dia, peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendongkrak total pendapatan daerah perlu dilakukan karena besaran pendapatan daerah menunjukkan kemandirian fiskal suatu wilayah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di antaranya adalah menerapkan kebijakan pemungutan pajak daerah secara elektronik sehingga menekan potensi kebocoran pajak.

Dwi Budi menyebutkan, optimalisasi pendapatan asli daerah perlu dilakukan karena Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi permaaslahan pemangkasan dana transfer daerah dari pusat.

"Sepertinya pemangkasan dana transfer daerah tersebut akan berlangsung dalam waktu cukup lama sehingga perlu dipikirkan strategi lain untuk optimalisasi pendapatan asli daerah," katanya.

Sementara itu, untuk anggaran belanja daerah pada Rencana APBD 2019 ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun yang meliputi belanja langsung Rp769 miliar dan belanja tidak langsung Rp1,06 triliun. Belanja harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan, katanya.

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Yogyakarta Zulnasri mengatakan, pemerintah daerah perlu fokus pada perencanaan anggaran sehingga nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak terlalu besar.

"Silpa diusahakan tidak terlalu besar. Apalagi, masih banyak target pembangunan dalam RPJMD yang harus direalisasikan. Perbanyak belanja untuk kegiatan," katanya.

Selain itu, PAN juga mengusulkan agar belanja di sektor pendidikan bisa ditingkatkan, seperti bantuan untuk TK dan PAUD menjadi Rp15 juta, SD dan SMP dinaikkan Rp500.000 per siswa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, potensi pendapatan asli daerah masih bisa ditingkatkan dengan intensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah. Kami akan dorong agar PAD lebih dari Rp618 miliar, katanya.

Heroe menyebut, PAD yang diterima Kota Yogyakarta sebenarnya sudah cukup besar bila dibanding kabupaten lain di DIY yang memiliki wilayah lebih luas. 

"Kita harus ingat bahwa Yogyakarta tidak begitu luas dibanding kabupaten lain dan ekonomi di Yogyakarta sangat tergantung pada industri jasa. Saat industri jasa berkurang atau stagnan, otomatis akan berpengaruh pada tingkat pendapatan yang diperoleh," katanya.

Heroe berharap, pertumbuhan industri jasa di Kota Yogyakarta akan meningkat pada 2019, terlebih bandara baru New Yogyakarta International Airport direncanakan beroperasi tahun depan. (T.E013/A/N. Yuliastuti)