Pemerintah kembangkan "blended finance" ringankan beban APBN

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah mengembangkan penerapan instrumen keuangan "blended finance" untuk meringankan beban dana publik atau APBN dalam membiayai pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Ini akan banyak membantu pendanaan-pendanaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, misalnya mini 'hydro power' di daerah terpencil," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.

Blended finance adalah pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang
    
Pembicaraan mengenai blended finance tersebut akan dibahas dalam Tri Hita Karana Forum Sustainable Development 2018 yang dilaksanakan paralel dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia di Bali pada 8 sampai 14 Oktober 2018.

Luhut menjelaskan bahwa terdapat 31 proyek yang akan ditawarkan di Bali. Pengumuman terkait rincian proyek-proyek tersebut akan dilakukan di Bali.

Ia mencontohkan salah satunya adalah proyek untuk mengatasi kekerdilan pada anak (stunting) di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur yang ditaksir mencapai 10 juta dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengidentifikasi jumlah pembiayaan yang siap ditawarkan kepada investor sampai dengan 2019 mencapai 4 miliar dolar AS.

Pembiayaan tersebut ditujukan untuk proyek yang mendukung pencapaian target SDGs, seperti transportasi publik ramah lingkungan, infrastruktur pemasok air bersih, dan pengelolaan sampah (waste management).

"Di negara maju banyak dipromosikan mengenai blended finance. Pengalaman Indonesia tidak ketinggalan, justru 'quite leading' dengan 'green' sukuk," kata Emma.

Konsep dari instrumen blended finance adalah menstrukturkan proyek menjadi bankable untuk bisa memobilisasi dana dari swasta sehingga porsi dari dana publik atau APBN menjadi lebih optimal.

Instrumen blended finance menggabungkan pendanaan menggunakan dana publik dan swasta. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut sudah dipraktikkan dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).