30.000 keluarga di Bantul belum nikmati bantuan pangan nontunai

Bantul (Antaranews Jogja) - Sebanyak 30.000 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Oktober 2018 belum bisa menikmati bantuan pangan nontunai meski sudah disalurkan sejak April 2018.
     
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul, Saryadi di Bantul, Selasa, mengatakan, dari kuota penerima BPNT sebanyak 97 ribu keluarga, saat ini yang sudah punya kartu keluarga sejahtera (KKS) sebanyak 66 ribuan. 
     
"KKS ini berfungsi sebagai ATM (alat untuk mengambil bantuan), jadi masih ada sekitar 30 ribuan keluarga itu yang belum memiliki KKS atau belum bisa menikmati BPNT," katanya.
     
Menurut dia, puluhan ribu KPM program bantuan pemerintah pengganti beras sejahtera (rastra) itu belum memiliki KKS karena belum berhasil membuka rekening kolektif di sebuah bank tertentu seperti yang dipersyaratkan untuk menerima BPNT tersebut. 
     
"Itu karena datanya belum lengkap, dan untuk membuka rekening kolektif di bank itu harus lengkap datanya, seperti (nama) Ibu kandung, alamat dan NIK (nomor induk kependudukan)," kata Saryadi. 
     
Guna menindaklanuti hal itu, kata dia, pihaknya dalam beberapa bulan ini sudah melengkapi data-data KPM tersebut dan dikirimkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar segera bisa membuka rekening dan kartu KKS untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.
     
"Sudah kita lengkapi dan kita kirim ke Kemensos, tinggal nunggu penetapan dari Kemensos untuk proses pembukaan rekening kolektif. Jadi sejak April sampai sekarang, sampai nanti menerima rekening belum menerima BPNT," katanya. 
     
Saryadi menjelaskan, untuk menyalurkan BPNT kepada semua KPM se-Bantul tersebut, sudah disiapkan agen penyalur BPNT yang dikoordinasi Bank BNI sebanyak 200an tersebar di seluruh 75 desa di sebanyak 17 kecamatan se-Bantul. 
     
Terkait dengan usulan bagi KPM yang sampai sekarang belum menerima BPNT itu apakah nantinya akan dirapel setelah membuka rekening, dia belum memastikan, karena bukan kewenangan dari pemerintah daerah. 
     
"Belum tahu, itu kewenangan di Kemensos, tugas kita hanya melengkapi data untuk Kemensos membukakan rekening di BNI," katanya.