95 persen penduduk Bantul terlindungi jaminan kesehatan nasional

Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengupayakan 95 persen dari total penduduk sekitar 937 ribu jiwa terlindungi jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
    
"Pemda Bantul itu komitmen dengan BPJS untuk akhir tahun ini kita akan mencapai UHC (universal health covered) 95 persen penduduk Bantul terkaver jaminan," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Rabu.
    
Menurut dia, perlindungan warga Bantul ke dalam jaminan kesehatan untuk mencapai UHC 95 persen itu pembiayannya berasal dari berbagai sumber, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD dan perusahaan pemerintah dan swasta.
    
"Dari peta saat ini untuk mencapai UHC 95 persen tersebut, APBD Bantul perlu membiayai sekitar 61 ribu peserta, dan sampai akhir September kemarin sudah kita daftarkan sebanyak 56 ribu orang," kata Saryadi.
    
Ia mengatakan, warga Bantul yang sudah didaftarkan sebagai peserta JKN melalui APBD kabupaten itu sudah terealisasi, dan sudah diterbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang beberapa waktu diserahkan secara simbolis.
    
"Jadi akumulasi jumlah peserta jaminan kesehatan tiap bulan bertambah dan sampai akhir bulan lalu sudah mencapai 56 ribu peserta, sisanya sampai akhir tahun ini, satu-dua bulan ini kita upayakan," katanya.
    
Disinggung mengenai anggaran untuk membiayai peserta JKN itu, dia mengatakan, tidak mengetahui, sebab kewenangan anggaran ada di Dinas Kesehatan (Dinkes)." Kita hanya suport data pesertanya, kita kelola datanya," katanya.
    
Menurut dia, untuk mencapai target UHC 95 persen dari penduduk Bantul atau sebanyak 880 ribu peserta, masih kurang delapan ribu peserta, karena sampai saat ini, warga Bantul yang sudah terlindungi jaminan kesehatan sekitar 871.344 orang.
    
"Kalau peserta jaminan yang dari APBD kita prioritaskan untuk yang warga miskin, kalau sudah semua nanti menyasar ke warga yang rentan miskin, sedangkan kalau warga yang mampu secara ekonomi kita harapkan daftar mandiri," katanya.