Yogyakarta ingin pelaksanaan pembangunan responsif gender

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta ingin memastikan proses pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan seluruhnya responsif gender yang diatur melalui peraturan wali kota.
   
“Sudah ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender,” kata Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Retosari di Yogyakarta, Rabu.
   
Pada tahap awal, kata Sari, akan diprioritaskan untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta sudah responsif gender.
   
“Mulai dari RPJMD, rencana strategis, rencana penggunaan anggaran, semuanya harus mengintegrasikan kebutuhan atau aspirasi permasalahan perempuan dan laki-laki,” katanya.
   
Harapannya, melalui perencanaan yang sudah memperhatikan permasalahan perempuan dan laki-laki akan terwujud penganggaran yang responsif gender.    
   
Pemanfaatan anggaran responsif gender tersebut di antaranya ditujukan untuk mengatasi permasalahan kelompok gender tertentu seperti pendidikan politik perempuan dari keluarga miskin, atau anggaran pekerjaan fisik seperti pembangunan jembatan penyeberangan yang aman untuk perempuan, hingga pembangunan toilet terpisah.
   
Penyusunan perencanaan tersebut, lanjut Sari, membutuhkan data dasar yang kemudian disebut sebagai data pembuka wawasan.
   
“Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) sudah memiliki, ada juga yang belum. Harapannya, setiap OPD memiliki data terpilah sesuai kewenangan masing=masing,” katanya.
   
Data pembuka wawasan tersebut akan memberikan beberapa gambaran di antaranya kondisi daerah termasuk potensi dan permasalahan wilayah tersebut termasuk kondisi demografis wilayah.
   
Selain itu, melalui data pembuka wawasan juga bisa diketahui gambaran kondisi ekonomi termasuk data konstrbusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah hingga data terkait pendidikan, kesehatan, politik hingga budaya.
   
“Harapannya, anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sudah benar-benar memperhatikan gender sehingga terwujud keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.