Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengirimkan surat ke pemerintah pusat terkait keluhan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunung Kidul.
Kepala Disdikpora Gunung Kidul Bahron Rasyid di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan pihaknya sudah berkoordinas dengan FHSN Gunung Kidul terkait izin kerja yang dilakukan ribuan GTT dan PTT.
"Kami sudah mengetahui aspirasi yang diharapkan para GTT. Kami pemerintah daerah, serta Disdikpora telah memahami pesan yang yang disampaikan oleh GTT dan PTT, intinya mereka menginginkan perubahan regulasi CPNS," katanya.
Bahron mengatakan pihaknya menghormati aspiarasi mereka pihaknya meminta kepada para GTT dan PTT untuk beraktifitas disekolah. Sehingga para murid kembali mendapatkan ilmu.
"Kasihan anak didik, jika harus menunggu sampai akhir Oktober," katanya.
Ketua FHSN Gunung Kidul Aris Wijayanto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdikpora terkait izin yang diajukan untuk tidak beraktifitas di sekolah sampai 31 Oktober mendatang.
"Aspirasi kita sudah tersampaikan, dan didukung penuh oleh pemda dalam hal ini Disdikpora Gunung Kidul," katanya.
Dia mengatakan aksi mogok mengajar dan bekerja sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten. Lahirnya Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang sangat diskriminatif terhadap guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri.
Mereka menutut agar pemerintah mencabut Permenpan Nomor 36 tahun 2018, hentikan rekruitmen CPNS jalur umum. Selain itu, permohonan penerbitan perpu pengganti UU oleh Presiden RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dirinya berjanji untuk kembali lagi ke sekolah untuk beraktifitas esok hari.
"Untuk itu besok kita siap masuk kembali seperti biasa," katanya.
Surat keluhan guru tidak tetap Gunung Kidul dikirim ke pemerintah pusat
Guru mengajar (Foto ANTARA)
