BPBD DIY genjot pembentukan desa tangguh bencana

id desa tangguh bencana

BPBD DIY genjot pembentukan desa tangguh bencana

ilustrasi- Pekerja menyelesaikan perbaikan jalur evakuasi di Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (25/5). Perbaikan jalur evakuasi menuju barak pengungsian terakhir tersebut merupakan salah satu bagian dari mitigasi bencana di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/18.

Yogyakarta,  (Antaranews Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggenjot pembentukan kelurahan dan desa tangguh bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di daerah ini.
     
"Tahun ini kami menargetkan menambah 25 desa tangguh bencana (destana) baru dan sampai Oktober ini sudah terbentuk 15 destana" kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana di Yogyakarta, Minggu.
     
Menurut Biwara, berdasarkan kajian BPBD DIY dari total 438 desa di DIY, sebanyak 301 desa yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota di DIY teridentifikasi paling rawan terhadap potensi bencana, baik longsor, gunung merapi, kekeringan, banjir, gempa, maupun tsunami.
     
Penentuan 301 desa rawan bencana itu, jelas Biwara, telah melalui berbagai kajian baik dari sisi geologis, sejarah kebencanaan, kapasitas desa dalam menghadapi bencana, hingga aspek kerusakan dan kerugian dari sisi ekonomi apabila terjadi bencana. Dari kajian itu kemudian digolongkan menjadi tiga level, yakni level pratama, madya, dan utama.
     
"Untuk desa rawan bencana gempa, kami hanya bisa berbicara soal potensinya yang dilihat dari sejarah gempa serta letak geologisnya karena sekali lagi kita tidak bisa memprediksikan gempa," kata dia.
     
Berdasarkan data BPBD DIY, hingga 2017 telah terbentuk 178 destana dari sebanyak 301 desa yang dianggap paling rawan bencana. "Sehingga sampai 2020 memang kami prioritaskan bisa membentuk 301 destana," kata dia.
     
Menurut dia, dengan semakin banyak membangun destana, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif mengurangi risiko bencana. Bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah semata, melainkan telah diantisipasi melalui kemampuan mitigasi secara mandiri. "Jika itu berjalan tentu akan lebih efektif menekan jumlah korban atau kerusakan apabila bencana terjadi," kata dia.
     
Untuk membangun satu destana, menurut Biwara, BPBD DIY bersama BPBD kabupaten/kota akan memberikan pendampingan secara intensif kepada warga desa. Selain pelatihan mitigasi, pembentukan destana juga ditandai dengan penyusunan peraturan desa, perencanaan penanganan bencana tingkat desa, penyusunan anggaran untuk tanggap bencana, hingga pemasangan titik atau jalur evakuasi. "Untuk pembentukan destana ini memang ada anggaran dari kabupaten dan provinsi," kata Biwara.








 
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024