Kelompok rentan didorong berpartisipasi aktif dalam pembangunan

id Disabilitas, inklusi, pembangunan

Kelompok rentan didorong berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Ilustrasi penggunaan fasilitas untuk penyandang disabilitas (Foto Antara/Eka Arifa Rusqiyati)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mendorong kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi sesuai tema pembangunan yang banyak diadopsi kota-kota di dunia.
   
“Saat ini, tema pembangunan yang banyak diadopsi oleh kota-kota di dunia adalah ‘city for all’. Kota Yogyakarta pun ingin mewujudkannya dengan meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Senin.
   
Menurut dia, upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan sudah dilakukan dengan menetapkan kebijakan afirmasi dalam pembangunan untuk lima kelompok yaitu kelompok disabilitas, warga miskin, perempuan, warga lanjut usia dan anak-anak.
   
“Artinya, setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta harus bisa mendahulukan kepentingan untuk lima kelompok masyarakat tersebut sehingga hasil pembangunan pun bisa diakses dan memberikan manfaat untuk mereka,” katanya.
   
Salah satu bentuk kebijakan afirmasi tersebut dapat diwujudkan dalam bidang pembangunan fisik di antaranya memberikan fasilitas pendukung seperti ram di gedung pemerintah atau melengkapi trotoar dengan “guiding block”.
   
Heroe mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menegaskan komitmennya untuk mempercepat terwujudnya Yogyakarta sebagai kota inklusi saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya hasil kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Humanity and Inclusion yang akan digelar Selasa (23/10).
   
Dalam kegiatan tersebut, lanjut Heroe yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Kota Inklusi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengatakan, akan diikuti 100 delegasi yang berasal dari pemerintah daerah dan juga berbagai komunitas dan lembaga yang memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas.
   
“Dari pertemuan tersebut, seluruh peserta bisa belajar atau saling berbagi dengan kota-kota lain terkait ‘best practice’ dalam mewujudkan kota inklusi di wilayah masing-masing. Saya kira, setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam upaya mewujudkan kota inklusi karena sampai saat ini belum ada model kota inklusi yang ditetapkan,” katanya.

Country Coordinator Humanity and Inclusion Indonesia Swetika Eka Satiyono mengatakan, kelompok rentan perlu terus didorong untuk aktif dalam pembangunan yang terbuka, partisipatif dan inklusif karena kelompok tersebut paling tahu kebutuhan mereka.
   
“Kami sudah menjalankan sejumlah program di beberapa daerah. Harapannya, kebijakan-kebijakan yang berhasil di daerah lain bisa ditularkan atau diadopsi oleh daerah lain,” katanya.
   
Sedangkan, Penasihat Teknis untuk Inklusi Disabilitas dan Gender Anggiasari Puji Aryati mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki cukup banyak program untuk penyandang disabilitas. “Namun, karena minimnya akses informasi, maka banyak yang tidak mengetahuinya. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024