Keluarga miskin di Prambanan mundur dari Program Keluarga Harapan 2018

Sleman  (Antaranews Jogja) - Sebanyak 31 KK yang sebelumnya berpredikat keluarga miskin di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan diri mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2018.
     
"Hal ini dikarenakan kesuksesan Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Prambanan dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial di Kecamatan Prambanan," kata Camat Prambanan Eko Suhargono pada peresmian Kantor BKAD Prambanan, Selasa.
     
Menurut dia, di Kecamatan Prambanan, dana sosial UPK yang dikelola untuk kelompok masyarakat NPL nya nol, atau sama sekali tidak ada tunggakan.
     
"Saat ini BKAD Kecamatan Prambanan telah memiliki aset lebih dari Rp6 miliar dan dana yang berputar sebesar Rp10 miliar," katanya.
     
Ia mengatakan, selain itu saat ini terdapat 203 kelompok yang terdiri dari 1.763 orang memanfaatkan dana sosial tersebut.
     
"Ini dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan di Prambanan, dan saat ini warga kami telah meningkat didalam penghidupannya dengan adanya dana sosial ini," katanya.
     
Ketua BKAD Kecamatan Prambanan Agus Pudiyanto mengatajan bahwa dana sosial tersebut dikelola lembaganya sejak 2006.
     
"Awalnya dulu dana sosial yang dikelola sebesar Rp328 juta untuk 35 kelompok. Kini setelah 13 tahun sudah berkembang dan dikelola untuk 203 kelompok," katanya.
     
Menurut dia, kesuksesan lembaganya dalam mengelola dana sosial tersebut karena berpedoman pada penerapan prinsip tanggung rentengdan memberikan insentif bagi angsuran yang tepat waktu.
     
"Kami menerapkan tanggung renteng dalam mengelola dana sosial ini. Dimana ketika ada satu kelompok yang macet, kelompok lain akan membantu mendorong agar angsuran tertib, bahkan ada yang ditalangi kelompok lain dulu dan angsuran dibayarkan ke kelompok yang menalangi tersebut" katanya.
     
Bupati Sleman Sri Purnomo yang hadir meresmikan gedung BKAD-UP Kecamatan Prambanan menyambut baik prestasi yang telah berhasil diraih dalam hal pengentasan kemiskinan.
     
"Untuk membangun desa yang mandiri, diperlukan juga BKAD untuk mengkoordinir berbagai pembangunan antar wilayah desa. Terlebih saat ini setiap desa memiliki kewenangan mengelola dana desa setiap tahunnya," katanya.
     
Ia mengatakan, tanggung jawab ini menuntut setiap pemerintah desa untuk terampil melakukan manajemen keuangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
     
"Saya harap dengan diresmikannya Gedung BKAD-UPK Kecamatan Prambanan dapat menunjang kinerja BKAD UPK," katanya.
     
Sri Purnomo berharap dana sosial UPK ini bisa terus dimanfaatkan untuk modal kegiatan ekonomi produktif atau  mengembangkan usaha yang selama ini telah digeluti.
     
'Kami juga berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki akses dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan ekonomi," katanya.
     
Dalam peresmian Gedung BKAD UPK Kecamatan Prambanan tersebut Bupati Sleman menyerahkan bantuan pada 170 kelompok dan orang penerima manfaat.
     
Bantuan terdiri dari 28 etalase, 17 sepeda, 15 ekor kambing, satu mesin jahit, 60 alat produksi berupa kompor, tabung gas, wajan dan alat pertanian seperti angkong dan cangkul. Bantuan ini merupakan penyisihan 15 persen dari keuntungan yang dikelola.