Mensesneg: pembebasan tarif Suramadu untuk solusi kemiskinan Madura

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan inisiatif pemerintah membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu sebagai salah satu solusi mengurai masalah kemiskinan di Madura yang masih lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa Timur yang lain.
         
"Faktanya ketimpangan Madura dengan Jawa Timur yang lain sangat tinggi," kata Pratikno saat ditanya mengenai alasan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu seusai berpidato dalam Seminar Nasional "Pemuda dan Bela Negara" di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.
         
Pratikno menyebutkan persentase tingkat kemiskinan di Sampang serta Bangkalan, Madura saat ini mencapai 23 persen. "Bayangkan kemiskinan di Madura itu tiga kali lipat lebih, bahkan sampai empat kali lipat," kata dia.
       
Sementara tingkat kemiskinan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, menurut dia, rata-rata masih di bawah 7 persen. Di Kota Surabaya tingkat kemiskinan mencapai 4 persen, Kota Sidoarjo masih di bawah 6 persen, dan Kota Gresik sekitar 6 persen lebih.
         
"Oleh karena itu dicari sebabnya, banyak faktor salah satunya kemahalan logistik. Memang sangat signifikan sampai kebon tebu di Madura saja enggak kompetitif untuk dibawa ke pabrik gula di Sidoarjo karena lalu lintasnya mahal," kata dia.
       
Pembebasan tarif tersebut, menurut Pratikno, juga dilatarbelakangi keprihatinan Presiden Joko Widodo mengapa wilayah Madura masih terisolir padahal dekat dengan Surabaya. Terisolir bukan karena tidak ada infrastruktur, tapi terisolir karena kebijakan tarif Jembatan Suramadu.
         
"Saya blusukan ke mana-mana ke Papua mengurus daerah pinggiran, daerah perbatasan, tidak tahunya di Madura yang dekat dengan Surabaya sangat terisolir," kata Pratikno menirukan ucapan Presiden.
           
Presiden Jokowi, menurut Pratikno, sebelumnya telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU)  untuk menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu mencapai 50 persen menjadi Rp15.000. Namun demikian, upaya itu ternyata belum signifikan mendongkrak perekonomian di Madura. 
     
Pratikno juga mengingatkan bahwa pembiayaan tol Jembatan Suramadu tidak seperti tol-tol lainnya yang dibangun oleh investor. Tol Suramadu dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jadi tidak ada sesuatu yang berlebihanlah, masak untuk masyarakat Madura yang begitu tertinggal kita tidak mendukung," kata Pratikno.