Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendorong segera dilakukan perbaikan sistem rekrutmen politik untuk mewujudkan produk dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.
"Sekarang problem utama kita adalah sistem rekrutmen politik yang buruk, sistem rekrutmen politik kita masih koruptif. Masih pakai uang mahar," kata Mahfud dalam Seminar Nasional bertajuk "Pancasila dan Bela Negara" di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jumat sore.
Menurut Mahfud, rekrutmen politik yang buruk pada gilirannya akan menghasilkan produk hukum atau perundang-undangan yang tidak baik disertai pelaksanaan yang tidak baik pula. "Karena hukum itu produk politik. Kalau politiknya baik maka produk hukumnya juga baik," kata dia.
Ia mencontohkan untuk mencalonkan diri menjadi bupati atau gubernur rata-rata harus menerim sumbangan dana dari para cukong. Sehingga saat terpilih menjadi bupati atau gubernur mau tidak mau harus berpikir untuk mengembalikan dana tersebut.
"Akhirnya mau menerima suap untuk menerbitkan izin penebangan hutan, eksplorasi tambang. Izin-izin itu dibuat oleh orang-orang yang 'tersandera'," kata Mahfud yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Mahfud menyebutkan hingga saat ini posisi skor indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 37 yang artinya masih tergolong buruk. Meski demikian, skor tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pada era Orde Baru yang masih di angka 2 yang berarti sangat buruk.
"Dari rentang skor 0-100 indeks persepsi korupsi Indonesia 37. Kalau saudara sekolah di SD, SMP, dan SMA saudara di angka 51 saja tidak lulus. Apalagi ini masih 37, kita masih jauh dari lulus," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut dia, segera diperlukan perbaikan sistem rekrutmen politik. Namun demikian, perbaikan sistem rekrutmen politik itu tidak bisa dilakukan jika hanya dilakukan secara perorangan.
"Kita harus berani mengubah pola rekrutmen politik. Harus sadar semua. Kita bicara begini bukan perorangan tetapi harus ada kesadaran kolektif," kata dia.
Berita Lainnya
KPU RI telah komunikasi dengan LO Paslon 03 kirim undangan
Rabu, 24 April 2024 15:39 Wib
Undangan terlambat, Mahfud Md tak hadiri penetapan pemenang Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 15:25 Wib
Semua paslon diundang hadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU RI
Selasa, 23 April 2024 15:05 Wib
Ganjar-Mahfud beri ucapan selamat Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 16:57 Wib
MK menolak semua permohonan Ganjar-Mahfud Md
Senin, 22 April 2024 15:39 Wib
PDIP Yogyakarta berharap MK kabulkan gugatan Ganjar-Mahfud
Senin, 22 April 2024 10:35 Wib
Ganjar-Mahfud siap dengan putusan PHPU di MK
Senin, 22 April 2024 9:07 Wib
Pekan depan, Ganjar-Mahfud bertemu Megawati
Sabtu, 13 April 2024 5:10 Wib