Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditahan KPK

id kpk

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditahan KPK

Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/17)

Jakarta  (Antaranews Jogja) - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"TK ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di kantor KPK Kavling C-1 Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK pada Jumat memeriksa Taufik Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Usai diperiksa sekitar sembilan jam, Taufik menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

"Satu hal yang ingin saya katakan secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah yang paling sempurna. Artinya, saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK," kata Taufik yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (30/10) resmi menetapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagai tersangka menerima hadiah atau janji.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.



 

 

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024