PNS Yogyakarta dilatih penanganan bencana

Yogyakarta  (Antaranews Jogja) - BPBD Kota Yogyakarta terus menggencarkan pelatihan untuk penanganan bencana, tidak hanya ke masyarakat melalui pembentukan Kampung Tangguh Bencana tetapi juga ke pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
   
“Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga seluruh pihak harus siap, tidak terkecuali saat jam kerja. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kemampuan untuk menghadapi dan menangani bencana harus terus disosialisasikan agar terbiasa,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Hari Wahyudi di Yogyakarta, Rabu.
   
Salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan penanganan bencana adalah melalui simulasi. Pada pelatihan tersebut, digelar simulasi penanganan bencana gempa bumi mulai dari proses evakuasi, penanganan korban hingga pendirian tenda pengungsian dan dapur umum.
   
Selain melalui simulasi, BPBD Kota Yogyakarta juga mengatakan siap memberikan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi untuk menyusun jalur evakuasi dan menentukan titik kumpul di tiap gedung apabila terjadi bencana.
   
“Setiap OPD bisa rutin melakukan simulasi penanganan bencana. Tidak perlu dilakukan dalam skala besar tetapi cukup untuk meningkatkan kewaspadaan dan membiasakan langkah apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana,” katanya.
   
Selama ini, BPBD Kota Yogyakarta fokus pada penguatan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB). Hingga saat ini, sudah ada 100 KTB yang terbentuk dan seluruhnya sudah dilengkapi dengan fasilitas serta sarana dan prasarana penanganan bencana.
   
BPBD Kota Yogyakarta terus menginisiasi KTB untuk membentuk forum di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota untuk kebutuhan koordinasi apabila terjadi bencana. “Saat ada kejadian yang menimpa antar kampung, maka komando atau koordinasi dilakukan oleh forum di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
   
Setiap KTB juga sudah memiliki peta potensi bencana di wilayah masing-masing yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyusun berbagai program guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
   
“Setiap KTB setidaknya memiliki sekitar 30 penggerak. Padahal, jumlah penduduk satu kampung bisa mencapai 1.000 orang. Harapannya, 30 penggerak KTB yang sudah memiliki kemampuan penanganan bencana itu bisa menjadi “guide” bagi warga lain saat terjadi bencana,” katanya.
   
Hari menambahkan, sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana juga akan dilakukan melalui sekolah. Saat ini, sudah ada dua SD yang ditetapkan sebagai sekolah siaga bencana atau saat ini disebut sekolah aman bencana.