LPSK dorong UGM memberi pertanggunjawaban atas kasus perkosaan mahasiswi

id Lpsk,Ugm

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai berbicara dalam Focus Grup Discussion (FGD) tentang "Sinergitas Stakeholder Daerah Dalam Rangka Pembentukan dan Pelaksanaan LPSK Perwakilan" di Yogyakarta, Kamis. (Foto Antara/Luqman Hakim)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai mendorong pihak Universitas Gadjah Mada memberikan pertanggungjawaban moral atas kasus perkosaan yang menimpa salah satu mahasiswinya saat menjalani kuliah kerja nyata oleh sesama rekannya di Maluku.
         
"Jangan cuma pertanggungjawaban dari si pelaku. Pertanggungjawaban pelaku harus, tetapi bagaimana pertanggungjawaban kampus sebagai penanggung jawab kegiatan," kata Semendawai saat ditemui seusai Focus Grup Discussion (FGD) tentang "Sinergitas Stakeholder Daerah Dalam Rangka Pembentukan dan Pelaksanaan LPSK Perwakilan" di Yogyakarta, Kamis.
         
Menurut dia, kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah kuliah kerja nyata (KKN) itu sangat memprihatinkan dan tidak mendidik karena merupakan kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh institusi resmi pergurian tinggi.
         
"Ini kan orang tua mahasiswa sudah menyerahkan kepada perguruan tinggi untuk mendidik, membina anaknya dan mereka mengikuti kegiatan itu secara resmi kemudian dikirim ke tempat yang jauh. Kalau kemudian sampai kejadian seperti itu kan harus ada pertanggungjawaban," kata dia.
           
Menurut Semendawai, pertanggungjawaban tidak sebatas memberikan pendampingan psikologis dan memediasi pelaku dan korban. 
       
Karena sudah masuk ranah pidana, menurut dia, kasus tersebut tidak cukup diselesaikan dengan perdamaian, melainkan harus dilanjutkan ke ranah hukum untuk memberikan rasa keadilan kepada korban.
       
"Kita ingin ini menjadi pembelajaran bukan hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk perguruan tinggi itu sendiri. Kita ingat peristiwa (kekerasan) saat kegiatan Mapala Univesitas Islam Indonesia (UII) bahkan sampai rektornya dan wakil rektornya mudur dengan peristiwa itu," kata dia.
       
Menurut Semendawai, LPSK siap memberikan perlindungan terhadap mahasiswi yang menjadi kroban pelecehan seksual tersebut. Saat ini, pihaknya masih berupaya bertemu dengan korban dan berkomunikasi dengan pihak UGM.
       
"Meski korban belum melapor tapi kan kekerasan seksual itu bukan delik aduan, jadi jika ada peristiwa seperti itu bisa langsung ditangani," kata dia.
         
Diwartakan sebelumnya, seorang mahasiswi Fisipol UGM berinisial AN diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama rekan KKN berinisial HS, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2014.
     
Peristiwa ini terjadi saat mahasiswi angkatan 2014 ini mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pertengahan tahun 2017 lalu. Peristiwa itu diungkap oleh Balairung Press (Badan Pers Mahasiswa UGM) melalui laporan yang diunggah  pada 5 November.
         
Kabid Humas dan Protokol UGM Iva Ariani melalui keterangan tertulisnya menyatakan pihak UGM telah membentuk Tim Investigasi atas kasus itu dan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
       
"UGM akan segera mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," kata dia.***2***
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar