Wapres: hunian sementara 4.400 KK Palu siap Desember

id jusuf kalla

Wapres: hunian sementara 4.400 KK Palu siap Desember

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto Antara)

Palu (Antaranews Jogja) - Hunian sementara untuk sekitar 14.400 kepala keluarga korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi bisa ditempati akhir Desember 2018, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pembangunan huntara itu sudah berjalan, diharapkan akhir bulan depan itu selesai untuk 1.200 dikali 12, itu berarti bisa 14 ribu KK bisa ditampung di hunian dua itu tadi," kata Wapres usai memimpin rapat koordinasi di di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Minggu.

Sebanyak 1.200 hunian dibangun dengan menggunakan model "knockdown" atau bongkar pasang berukuran 12 x 26,4 meter persegi yang terdiri atas 12 bilik di setiap "cluster".

Huntara tersebut akan digunakan untuk masyarakat pengungsi korban bencana alam yang sejak peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada akhir September lalu tinggal di tenda pengungsian.

"Huntara itu sampai semua rakyat itu mandiri setelah itu. Kalau setelah di huntara, ya masyarakat sudah bisa hidup mandiri lah. Sudah ada dapur umumnya, mereka masing-masing kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu rumahnya dibikinkan," ujar Wapres.

Masyarakat, yang tempat tinggalnya rusak atau hancur akibat bencana alam tersebut, dapat menempati hunian sementara hingga rumahnya dapat ditinggali lagi. Bagi warga yang tinggal di kawasan zona merah, mereka bisa menempati hunian sementara hingga relokasi selesai dilakukan pemerintah daerah.

"Ini kan dalam keadaan darurat; karena kalau tidak (segera), nanti telat lagi pembangunan rumah rakyat itu. Rakyat tinggal di tenda-tenda kan bagaimana nanti, kasihan, (masuk) musim hujan," ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla, Minggu, tiba di Palu dari Makassar untuk meninjau proses pembangunan kawasan hunian sementara di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, dan di Kelurahan Petobo, Kota Palu.

Turut serta dalam rombongan Wapres yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar