Bantul dapat hibah Rp60 miliar untuk perbaiki infrastruktur

     Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat hibah daerah dari pusat sebesar Rp60 miliar untuk memperbaiki maupun membangun infrastruktur sungai yang rusak karena dampak badai Cempaka 2017.
     "Beberapa waktu lalu Bupati menandatangani perjanjian hibah daerah, terus kita dari Kabupaten Bantul mendapat sebesar Rp60 miliar untuk infrastruktur," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Muhammad Barried di Bantul, Selasa.
     Menurut dia, kepastian hibah daerah dari pusat yang ditandangani Bupati Bantul Suharsono itu rencananya untuk membangun dan memperbaiki enam jembatan di atas sungai, bangket dan tebing di beberapa titik sungai serta rumah.
     Ia menjelaskan, enam jembatan yang perlu dibangun kembali karena rusak dihantam banjir akhir 2017 itu diantaranya jembatan di wilayah Nambangan Pundong, Jembatan Kliringan Jetis, Jembatan di Gayam dan jembatan di daerah Pleret.
     "Kalau (pembangunan) infrastruktur karena ini (hibah) sudah diakhir tahun, maka pelaksanaannya di tahun 2019 namun untuk penyusunan RKA (rencana kerja anggaran), untuk administrasi kita mulai dari tahun ini," katanya.
     Dengan demikian, kata dia, pada akhir tahun 2018 ini uang hibah daerah tersebut proses transfer ke kas daerah (Kasda), kemudian nanti dari kasda akan diproses pencairanya di 2019 untuk realisasi pembangunan fisiknya.
     "Iya dengan sistem lelang, dan di awal tahun 2019 kita baru membuat DED (Detail Engineering Design) dari jembatan itu, setelah DED-nya terbit baru kita laksanakan untuk pembangunan fisiknya," katanya.
     Menurut dia, hibah daerah sebesar Rp60 miliar yang disetujui pemerintah pusat itu tidak semuanya mengakomodir pengajuan Pemkab Bantul yang sebesar Rp79 miliar, karena memang ada beberapa jembatan yang diusulkan tidak perlu direalisasikan.
     "Ada beberapa jembatan yang kita ajukan tidak disetujui, kemudian ada beberapa yang sudah dibangun dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), itu berdasarkan verifikasi pusat. Jadi sebesar Rp60 miliar itu yang sudah diveriifikasi dari usulan kita Rp79 miliar," katanya.