Penyaluran kredit UMKM Bank Jogja Rp99 miliar

id Bank Jogja

Ilustrasi kredit UMKM. (Foto antaranews.com)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Bank Jogja selaku bank milik Pemerintah Kota Yogyakarta hingga menjelang akhir 2018 sudah mampu menyalurkan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah hingga mencapai sekitar Rp99 miliar.
   
“Tinggal sedikit lagi dari target kami sebesar Rp100 miliar atau sesuai dengan total nilai penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta,” kata Direktur Utama Bank Jogja Kosim Junaedi di Yogyakarta, Jumat.
   
Dengan total penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp99 miliar, maka anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
   
Total penyaluran kredit sepanjang 2018 tersebut, jauh lebih tinggi dibanding total kredit UMKM yang dikucurkan Bank Jogja pada 2017 yaitu Rp74 miliar.
   
Hingga saat ini, Kosim menyebut, jumlah UMKM yang memanfaatkan akses kredit di Bank Jogja mencapai sekitar 2.000 UMKM dan diharapkan dapat meningkat pada tahun berikutnya.
   
Pada 2019, Kosim berharap, nilai kredit yang disalurkan kepada UMKM setidaknya sama seperti penyaluran kredit tahun ini. “Jika ada penambahan penyertaan modal, maka kami pun akan coba sesuaikan dengan nilainya,” katanya.
   
Kosim menyebut, Bank Jogja tidak pernah mengalami kendala saat menyalurkan kredit untuk UMKM. “Tingkat kredit macet pun sangat kecil sekitar 0,5 persen. Bahkan pada bulan ini, nilai kredit macet hanya 0,3 persen. Jauh di bawah batas maksimal lima persen,” katanya.
   
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bank Jogja, diamanahkan bahwa kucuran kredit Bank Jogja untuk UMKM dan koperasi harus bisa mencapai 40 persen dari total kredit yang disalurkan.
   
Target tersebut dicapai dalam dua tahap yaitu minimal 20 persen pada 2018 dan pada 2025 sudah harus bisa mencapai 40 persen.
   
Sedangkan untuk pemberian kredit usaha rakyat (KUR), Kosim mengatakan, Bank Jogja belum dapat melakukannya karena belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   
“Kami sebenarnya sangat ingin menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), bahkan sudah mengajukan permohonan rekomendasi ke OJK namun belum diberi. Status kami adalah bank perkreditan rakyat (BPR),” katanya. 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar