Bawaslu Sleman tampung laporan panwascam dan masyarakat

id Apk

Ilustrasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Satpol PP dan Bawaslu (Foto Antara)

Sleman (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima dan menampung laporan dari panitia pengawas kecamatan (panwascam) maupun masyarakat terkait pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019.
     
"Kami menerima dan mendata laporan dari panwascam atau masyarakat sejumlah pelanggaran pemasangan APK. Nantinya aduan terkait pelanggaran pemasangan APK akan diteruskan dengan surat pemberitahuan kepada parpol yang melanggar aturan," kata Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar di Sleman, Sabtu.
     
Menurut dia, berdasar data pengawasan, Bawaslu Sleman mencatat parpol dengan jumlah pelanggaran APK tertinggi yakni PAN dengan 43 APK melanggar, disusul PDI Perjuangan 41 buah, dan Partai NasDem 12 buah.
     
"Sementara untuk bendera, PDI Perjuangan tercatat 306 buah, disusul PPP 249 buah, dan Partai Gerindra 162 buah.. “Sementara partai yang lain rata-rata di bawah 100," katanya.
     
Ia mengatakan, parpol diberi waktu 7x24 jam untuk menurunkan sendiri APK yang melanggar, terhitung mulai 15 November 2018.
     
"Jika tidak diindahkan terpaksa kami turunkan bersama Satpol PP," katanya.
   
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Akhmad Edi Santoso mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Sleman.
     
"Selama tidak ada  surat dari Bawaslu kami juga tidak bisa bergerak melakukan penertiban APK yang melanggar aturan," katanya
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar