Kulon Progo alokasikan anggaran irigasi Rp22,967 miiliar

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan anggaran pembangunan jaringan irigasi 2019 sebesar Rp22,967 miliar dalam rangka mendukung program swasembada pangan.
     
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Senin, mengatakan alokasi anggaran irigasi 2019 memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya kisaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar per tahun.
     
"Program pemerintah pusat itu pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan irigasi itu sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Pembangunan irigasi ini diharapkan petani dapat menanam tepat waktu dan ketersediaan pangan tercukupi. Untuk itu, anggaran irigasi dinaikan," kata Gusdi.
     
Ia mengatakan pembangunan jaringan irigasi ini mampu menjawab persoalan pengairan di Kulon Progo. Saat ini, pemkab sedang menggalakan program cetak sawah baru di Kecamatan Nanggulan dan Pengasih untuk mengantisipasi alih fungsi lahan. Sehingga perlu adanya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi.
     
 "Alokasi anggaran untuk irigasi ini juga dimaksudkan untuk mendukung cetak sawah baru," katanya.
     
Gusdi mengakui dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan jaringan irigasi baik tersier, dan sekunder yang ada di Kulon Progo sangat berdampak pada pola tanam. Di Kulon Progo sendiri menerapakan pola tanam, padi-padi-palawija.
     
"Pembangunan jaringan irigasi ini juga bertujuan mempertahankan pola tanam di Kulon Progo," katanya.
     
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori mengatakan program cetak sawah baru, seperti di Pedukuhan Donomerto, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, pemkab perlu
menindaklanjuti dengan membangun infrastruktur penunjang. Antara lain berupa saluran irigasi, jalan usaha tani serta infrastruktur lain yang dibutuhkan.
     
"Kalau tidak, dikhawatirkan sawah tersebut akan kurang produktif atau malah tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan," katanya.
     
Politisi PAN itu mengakui bila penambahan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran cukup besar. Namun mengingat kebutuhan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan hal itu harus dilakukan.
     
"Cetak sawah baru akan menjadi pengganti dari berkurangnya lahan sawah akibat adanya mega proyek. Oleh karenanya perlu diupayakan agar lahan tersebut efektif dan produktif,” kata Muhtarom.