Kemenperin optimalkan penyuluh perindustrian tingkatkan kompetensi IKM

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Perindustrian akan mengoptimalkan peran Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP) untuk membantu meningkatkan kompetensi para pelaku industri kecil menengah (IKM) agar siap menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0.
    
"Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku IKM adalah salah satu syarat pemberdayaan IKM dalam Revolusi Industri 4.0," kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih saat pembukaan Diklat Achievement Motivation Training (AMT) Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag di Yogyakarta, Senin.
     
Menurut Gati, revolusi industri 4.0 tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku IKM nasional. Sebaliknya era tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku IKM untuk lebih memajukan produktivitas mereka dengan berbagai piranti teknologi digital.
     
Lebih dari itu, menurut Gati, implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia justru akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar yang hingga 2030 diperkirakan mencapai 17 juta orang. "Jadi tidak usah takut, khususnya pelaku-pelaku IKM," kata dia.
     
Merespons hal itu, menurut Gati, Direktorat Jenderal IKM selaku instansi pembina PFPP memiliki visi besar yakni menjadikan PFPP sebagai konsultan bagi IKM dengan memberikan layanan penyuluhan yang profesional di sektor industri.
     
"Kami berharap PFPP mampu memberikan pendampingan dan terus memantau agar IKM hasil industrinya bagus," kata dia.
     
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Dirjen IKM menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan AMT bagi PFPP di Yogyakarta mulai 9-14 Desember 2018 di Yogyakarta. Pelatihan itu diikuti sebanyak 28 orang PFPP yang berasal dari 22 provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, serta peserta dari kabupaten kota yakni Bangka Selatan, Rejang Belong, Sintang, Garut, Pekalongan, Banyumas, Banjarnegara, Grobogan, Wonogiri, Kulon Progo, Sleman, Madiun, Tabanan, Pekalongan, dan Kota Malang.
     
Ia menyadari hingga saat ini masih diperlukan peningkatan pembinaan terhadap PFPP. Terdapat sejumlah isu utama yang menurut dia masih perlu diperbaiki terkait PFPP yakni penyesuaian nomenklatur PFPP dengan Kemenperin, peningkatan kompetensi PFPP dengan perkembangan teknologi dan kondisi industri terkini, serta pemenuhan kebutuhan PFPP di berbagai daerah sesuai dengan jumlah industri binaan.
     
"Pelatihan ini kami harapkan mampu meningkatkan kemampuan PFPP dan mengidentifikasi motivasi pribadi, mengembangkan dorongan dan motivasi pribadi guna meningkatkan kualitas kerja, merencanakan goal yang lebih tinggi namun tetap realistik," kata Gati.