Peneriban alat peraga kampanye di Bantul terkendala keterbatasan tim

id Penertiban KPU

Ilustrasi. Satuan Polisi Pamong Praja bersama KPU, Panwaslu dan Kesbangpol melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar zonasi. (Foto Mamiek/Antara)

Bantul (Antaranews Jogja) - Upaya penertiban alat peraga kampanye partai politik yang melanggar aturan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkendala keterbatasan tim atau petugas yang diterjunkan.
     
"Evaluasi dari penertiban yang pertama kemarin itu keterbatasan tim, kemudian di penertiban kedua kita bagi menjadi empat tim, ternyata dari empat tim proses penertiban masih memerlukan waktu," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat.
     
Pada penertiban alat peraga kampanye (APK) partai politik peserta Pemilu 2019 di Bantul pada tahap pertama 23 November KPU Bantul membentuk dua tim, sementara pada penertiban APK yang kedua pada 6 Desember terbagi ke dalam empat tim.
     
Ia mengatakan, keterbatasan tim dalam eksekusi penurunan APK itu karena lokasi APK tidak mudah dijangkau, misalnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menurunkan dari tiang listrik atau yang diikat di pohon besar, sehingga harus membutuhkan waktu.
     
"Keterbatasan waktu ini yang menjadi kendala teman-teman di lapangan, dan pada penertiban ketiga 20 Desember nanti tentu akan evaluasi apakah perlu di perbanyak timnya atau mengoptimalkan teman-teman pengawas pemilu," katanya. 
     
Apalagi, menurut dia, dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul juga akan mengoptimalkan teman-teman panwascam (panitia pengawas kecamatan) dan melibatkan petugas trantib (ketenteraman dan ketertiban) di masing-masing kecamatan.
     
"Jadi sudah ada gambaran dari Bawaslu agar semua proses penertiban dibantu dari teman-teman panwascam, tentunya akan evaluasi sebelum melakukan penertiban di 20 Desember, nanti kita akan evaluasi terutama kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau," katanya.
     
Didik mengatakan, total jumlah pelanggaran pemasangan APK di Bantul yang dipasang partai politik maupun calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 yang direkomendasikan Bawaslu lebih dari 2.000 buah dan penertiban akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan. 
     
"Kalau sampai 25 November totalnya sekitar 2.000 lebih APK, paling banyak di Sedayu, sekitar 1.200 APK. Hasilnya tidak kita 'publish'. Namun itu bagian dari kita untuk mengingatkan parpol bahwa ada yang perlu mereka benahi," katanya. 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar