BPBD dorong peningkatan kemampuan masyarakat desa tangguh bencana

Bantul (Antaranews Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong peningkatan kemampuan masyarakat Desa Tangguh Bencana dalam menghadapi bencana yang rawan terjadi. 
     
"Kalau destana (desa tangguh bencana) di Bantul itu InsyaAllah sudah siap ketika menghadapi bencana, dan ini yang perlu terus kita dorong dari sisi kemampuan masyarakat," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Jumat.
     
Menurut dia, sekarang ini di Bantul sudah ada 28 desa tangguh bencana dari total 75 desa se-Bantul, dalam setiap desa itu sudah ada forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang jumlah anggotanya atau relawan bervariatif minimal sekitar 40 orang.
     
Dia mengatakan, relawan dan masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut merupakan kekuatan dan kemandirian desa itu dalam menghadapi atau mewaspadai setiap potensi bencana yang akan terjadi, sehingga kemampuan dan kapasitas perlu terus ditingkatkan.
     
"Dengan pelatihan yang sering kita adakan itu agar mereka paham. Dan diadakan lomba destana beberapa waktu lalu itu dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar mandiri dalam menghadapi bencana," katanya.
     
Dwi juga menjelaskan, urusan dalam mengurangi risiko dan dampak agar tidak menimbulkan korban maupun kerugian materiil saat terjadi bencana itu sangat dipengaruhi kesiapan relawan FPRB sebagai ujung tombak di masyarakat ketika wilayahnya terdampak bencana. 
     
"Kalau untuk dana dalam meningkatkan kemampuan masyarakat terkait bencana saya kira tidak masalah, karena kalau kita mampu menjawab tantangan, saya kira dari pemerintah desa juga mendukung itu," katanya.
       
Pihaknya juga berharap, pemerintah desa melalui anggaran desa bisa membangun infrastruktur maupun kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam mengurangi risiko bencana, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. 
     
"Dana desa untuk kegiatan kemanusiaan tidak ada masalah dan saya kira bisa dipertanggungjawabkan, jadi desa tidak perlu takut gunakan anggaran desa, kalau arahnya ke mitigasi struktural itu malah bagus," katanya.