Menteri PUPR: prioritas pembangunan infrastruktur pilihan logis untuk Indonesia

Yogyakarta,  (Antaranews Jogja) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah selama medio 2015-2018 merupakan pilihan logis untuk mengejar ketertinggalan daya saing infrastruktur Indonesia.
    
"Mengingat daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah dibanding banyak negara lain, prioritas pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilihan logis," kata Menteri Basuki saat menyampaikan orasi sebagai penerima anugerah Hamengku Buwono IX Award 2018 dari Universitas Gadjah Mada di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta, Rabu malam.
     
Menurut dia, pada era pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo percepatan pembangunan infrastruktur telah dilakukan di berbagai daerah melalui 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan didukung baik  melalui APBN, BUMN, maupun pihak swasta sebagai mitra.
     
Proyek tersebut, menurut dia, antara lain 64 ruas tol, 51 bendungan, 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Program Satu Juta Rumah.
     
Ia mengatakan dalam kurun empat tahun terakhir (2015-2018) percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan pemerintahan saat ini secara lebih merata.
     
"(Pembangunan infrastruktur) Tidak hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, tetapi di seluruh Indonesia," kata Basuki dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-69 UGM yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, serta Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.
      
Keseriusan pemerintaha Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, menurut dia, antara lain telah diupayakan dengan mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi belanja modal yang kemudian difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
      
Kendati demikian, Basuki mengakui selama dirinya memimpin Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan yang besar. Mulai dari anggaran yang terbatas dibandingkan kebutuhan, adanya keraguan bahkan resistensi sejumlah kalangan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.
       
Selain itu, menurut dia, banyak juga isu-isu yang beredar di publik yang bersifat kontraproduktif terhadap pembangunan infrastruktur seperti isu monopoli proyek infrastruktur oleh BUMN dan kurang melibatkan pelaku ekonomi, kurangnya manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat lokal, serta isu tentang kurangnya daya dorong infrastruktur terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif dan pusat-pusat ekonomi baru.
       
Basuki juga meyakini pembangunan infrastruktur di Indonesia memberikan manfaat besar untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua.
       
Di sampaing itu, menurut dia, dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan hingga saat ini, setidaknya dapat diidentifikasikan lima dampak ekonomi dan sosial yakni penciptaan lapangan kerja, pelibatan pelaku ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan ekonomi.
       
Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi anugerah Hamengku Buwono IX Award 2018 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara puncak peringatan Dies Natalis ke-69 UGM di Grha Sabha Pramana, Rabu pagi, karena dinilai sebagai tokoh yang memiliki jasa besar dalam bidang perencanaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
       
Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan Menteri Basuki telah dinilai sebagai sosok di Indonesia yang memiliki kiprah dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara serta dinilai mampu meneladani sosok dan sifat-sifat yang dimiliki Sri Sultan Hemengku Buwono (HB) IX.
      
"Sosok Sri Sultan HB IX memiliki sifat kerakyatan, demokratis, berjuang tanpa pamrih untuk kemakmuran bangsa," kata Panut.