Menko Kemaritiman: pembangunan jalan tol mencapai 671 kilometer

id Menko Kemartiman,Jalan tol

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meninjau terminal proyek pembangunan Bandar Udara Baru Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan jalan tol di Indonesia selama Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla mencapai 671 kilometer.
   
Luhut Binsar Pandjaitan di Kabupaten Kulon Progo, DIY, Kamis, mengatakan semalam dirinya mendapat laporan pembangunan jalan tol dari masa ke masa, pada masa Orde Baru pembangunan jalan tol hanya 216 kilometer, setelah itu hanya 96 kilometer.
     
"Sekarang ini, baru empat tahun, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membangun jalan tol 671 kilometer," kata Luhut disela-sela meninjau percepatan pembangunan proyek Bandara NYIA di Kulon Progo.
     
Ia mengatakan dirinya tidak bermaksud membangding-bandingkan, tetapi pemerintah saat ini berupaya melaksakanan percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
     
"Memang, orang tidak makan benton, itu betul. Tapi makanan lewat di atas beton itu. Sehingga harga pangan turun. Kalau jalan tol itu tidak ada, harga pangan naik karena biaya transprotasi mahal. Jadi infrastruktur itu merupakan hal yang sangat vital dalam suatu negara supaya ekonominya maju," katanya.
   
Luhut mengatakan pada 2019, Presiden Jokowi akan memfokuskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur saat ini.
     
"Pembangun infrastruktur dan SDM harus seimbang supaya saling mengisi," katanya.
     
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah selama periode 2015-2018 merupakan pilihan logis untuk mengejar ketertinggalan daya saing infrastruktur Indonesia.
   
 "Mengingat daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah dibanding banyak negara lain, prioritas pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilihan logis," kata Menteri Basuki.
     
Menurut dia, pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah melalui 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan didukung baik, melalui APBN, BUMN, maupun pihak swasta sebagai mitra.
     
Proyek tersebut, menurut dia, antara lain 64 ruas tol, 51 bendungan, 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Program Satu Juta Rumah.
     
Ia mengatakan dalam kurun empat tahun terakhir (2015-2018) percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan pemerintahan saat ini secara lebih merata.
   
"(Pembangunan infrastruktur) Tidak hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, tetapi di seluruh Indonesia," kata Basuki.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar