Korpri Sleman akan membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Sleman (Antaranews Jogja) - Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk mendampingi pegawai negeri sipil yang terkena kasus hukum.
     
"Masukan dari anggota pada rapat kerja, Pengurus KORPRI Sleman sepakat untuk membentuk LKBH. Jika ada anggota KORPRI yang terkena masalah hukum akan diberikan bantuan melalui kajian Tim Pelayanan Bantuan Hukum," kata Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman Sumadi pada rapat kerja DP Korpri Sleman, Kamis.
     
Menurut dia, dalam raker tersebut pada komisi B juga disepakati KORPRI Kabupaten Sleman akan memberikan pendampingan, bantuan hukum dan Advokasi bagi anggota Korpri  yang menghadapi masalah hukum.
     
"Ini mengacau pada asas praduga tak bersalah," katanya.
     
Ia mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, komisi A yang membidangi organisasi dan kelembagaan, pembinaan disiplin, jiwa korps dan wawasan kebangsaan menghasilkan beberapa program prioritas.
     
"Program tersebut diantaranya yaitu pengembangan dan peningkatan peran serta keanggotaan Korpri  di jajaran Perangkat Desa, Instansi Vertikal, BLUD dan atau lembaga-lembaga lain yang pegawainya digaji melalui anggaran negara," katanya.
     
Sumadi mengatakan, selain itu komisi A juga menghasilkan program prioritas yaitu mengembangkan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja antarpengurus Korpri di semua tingkatan dengan membangun sistem jaringan internet, membangun website, dan penerbitan (Tabloid, Koran, Majalah) serta media masa.
     
Bupati Sleman Sri Purnomo yang hadir membuka kegiatan tersebut menilai Rakerkab Korpri Kabupaten Sleman ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk mensinambungkan dinamika organisasi.
     
Selain itu momentum ini merupakan kesempatan yang sangat strategis bagi Korpri Kabupaten Sleman untuk melakukan konsolidasi internal serta menyamakan persepsi dalam menyusun rencana kerja di tahun-tahun mendatang.
     
"Saya juga mengapresiasi upaya DP Korpri dalam mengembangkan keanggotaan Korpri di jajaran perangkat desa, instansi vertikal, BLUD dan lembaga lain yang dibiayai APBN," katanya.
     Menurut dia, tantangan Korpri kedepan semakin berat. Oleh karena itu, pengurus KORPRI Kabupaten Sleman perlu mengembangkan kreatifitas guna semakin meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme aparat.
     "Tentunya dengan tetap mengacu pada hasil-hasil Rakerkab dan juga aspirasi anggota," katanya.