Bupati Kulon Progo imbau masyarakat tak terjebak politik praktis

id Politik praktis,Bupati Kulon Progo

Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo (Foto ANTARA)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengimbau masyarakat di wilayah setempat tidak terjebak dalam politik praktis pada Pemilu 2019.
   
Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan godaan politik praktis sangat tinggi sekali, bahkan orang bukan hanya mengedepankan kepentingan kelompok, tapi juga individu.
   
"Ini godaan yang sangat berat. Saya melihat nuasa politik pada 2019 di Kulon Progo mengarah ke situ. Hal ini dikarenakan dampak dari dijadikannya satu pemilihan presiden dan legislatif menyebabkan orang menjadi khawatir tidak diperhatikan," katanya.
   
Menurut dia, fokus perhatian masyarakat pada pemilihan presiden, sehingga peserta Pemilu 2019 tidak terpikir bagaimana mendapat dukungan di daerah pemilihan masing-masing. Akibatnya, peserta Pemilu 2019 berebut suara dan dukungan masyarakat dengan berbagai cara.
   
"Cara-cara ini sering dilakukan dengan tindakan yang tidak dewasa. Hal ini yang kami khawatirkan dan menjadi perhatian serius kami," katanya. 
   
Selanjutnya, Hasto mengatakan pada Pemilu 2019 ini ada godaan besar diuji dengan pola pemikiran politik identitas. Saat ini, negara sedang diuji dengan pola-pola pemikiran dikotomi dengan politik identitas. 
   
"Ini ujian tidak ringan. Oleh karena itu, kami mengajak calon anggota legislatif dan masyarakat, serta tim sukses untuk melupakan jati diri sebagai Bangsa Indonesia, yakni bangsa yang plural dan memiliki skor toleransi sangat tinggi. Menurut saya harus kita pertahankan," katanya.
   
Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo Puja Rasa Satuhu mengatakan saat ini sedang hangat isu Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar terhadap partai politik di DPR RI. Sehingga, bagi partai parpol yang tidak lolos PT, dengan sendiri akan gugur di DPR RI, tetapi tidak berlalu di DPRD I dan DPRD II.
   
"Ini isu sangat sensitif. Untuk mencapai 3,9 persen suara itu sangat berat. KPU Kulon Progo hanya sebagai penyelenggara. Kalau ada kekhawatiran, ada kepolisian dan kejaksaan yang akan mengawasi seluruh tahapan pemilu," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar